Jelang Pemilu, SBY Soroti Pengaruh Media Sosial

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti pengaruh media sosial, terutama memasuki tahun politik 2018 dan 2019.  

Menurut SBY, media sosial adalah dunia yang nyaris tidak tersentuh oleh hukum dan aturan sehingga sering muncul berita hoaks dan fitnah.

"Pihak yang kuat juga sering menggunakan media sosial untuk menghabisi lawan politiknya," kata SBY, dalam pernyataan politik  2018, di Kantor Sekretariar DPC Partai Demokrat, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018).

SBY mengatakan, pada momen pilkada dan pemilu, banyak pihak yang menjadi korban serangan tidak bertanggung jawab yang dilancarkan melalui media sosial.

Baca juga: SBY Minta Penyelenggara Pemilu Antisipasi Kecurangan

Oleh karena itu, SBY menyatakan partainya mendukung penuh negara, dalam hal ini DPR dan pemerintah, yang ingin menertibkan dan mengatur media sosial.

"Yang penting adil, tidak tebang pilih, dan tidak melebih kepatutannya," ujar SBY.

SBY juga menyoroti peran pers atau media massa dalam menyongsong pilkada dan pilpres mendatang. 

Dia mengatakan, dalam pesta demokrasi itu dibutuhkan media massa yang independen, adil, dan konstruktif.

Media massa adalah milik rakyat atau milik semua pihak. Tidak seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan pemilik modal semata.

Baca juga: SBY Ingatkan Netralitas Aparat Negara dan Jangan Ada Kriminalisasi di Pemilu

Hubungan media massa dengan pemerintah yang berkuasa juga harus baik tanpa meninggalkan daya kritisnya.

Di negara manapun, lanjut Presiden ke-6 RI itu, kekuasaan perlu dikontrol sehingga tidak disalahgunakan.

"Pemberitaan dan siaran media massa harus fair dan berimbang. Media massa, termasuk televisi, yang hanya menjadi corong parpol tertentu, tentu merusak rasa keadilan. Demokrasi dan pemilu bukan hanya milik orang yang kuat dan kaya," ujar SBY.

SBY juga menekankan bahwa Demokrat mendukung Komisi Pemilihan Umum untuk mengatur pemberitaan dan siaran media massa, sehingga lebih adil bagi semua peserta pilkada dan pemilu.