Jelang Pilkada, PKS Sebut Tak Ada Kontrak Politik Menangkan Capres di 2019

Kompas.com - 04/01/2018, 19:23 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman saat berbincang dengan wartawan di Aston Priority, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2018). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPresiden PKS Sohibul Iman saat berbincang dengan wartawan di Aston Priority, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan bahwa partainya tidak memiliki kontrak khusus dengan calon kepala daerah.

Kontrak khusus yang dimaksud adalah kewajiban calaon kepala daerah untuk mendukung calon presiden dari PKS pada Pilres 2019 mendatang.

"Ada pakta integritas saya mintakan kepada mereka bagaimana mereka menjadi kepala daerah yang baik dan benar," ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

"Tetapi tidak ada satu pun statement bahwa mereka harus mendukung calon presiden dari PKS, tidak ada," sambung Sohibul.


Ia mengatakan bahwa hal itu bukanlah karangannya. Bahkan ia mempersilahkan wartawan untuk menanyakan langsung ada atau tidak kontrak politik yang dimaksud kepada para calon kepala daerah yang didukung oleh PKS.

(Baca juga : Mesra dengan Gerindra dan PAN, PKS Diceraikan Partai Lain)

Ditemui di tempat yang sama, calon Gubernur Jawa Barat yang didukung PKS yakni Sudrajat memberikan respons datar saat ditanya terkait hal tersebut.

"Saya konsentrasi di Jawa Barat dulu untuk pemilihan gubernur," ucap Sudrajat.

Sebelumnya, PKS mempermasalahkan kontrak politik Deddy Mizwar dengan partainya sendiri yaitu Demokrat.

Di dalam pakta integritas itu disebutkan bahwa Deddy harus mendukung calon Presiden yang diusung Demokrat pada Pilpres 2019.

Akibat hal tersebut, PKS memutuskan untuk mencabut dukungan dari Deddy Mizwar di Pilkada Jawa Barat. PKS lantas merapat ke Gerindra untuk mengusung Sudrajat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X