Pilkada Kaltim, Kapolda Bantah Kriminalisasi Wali Kota Samarinda

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin membantah pemeriksaan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang berkaitan dengan dirinya.

Jaang diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas, Palaran, atas nama KSU PDIB.

Menurut dia, kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus lama di Samarinda yang ditangani Polri.

"Ini kan sudah kasus lama juga masalah saber pungli. Ini tuh baru selesai sidang," ujar Safaruddin di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Safaruddin mengatakan, kasus tersebut tidak muncul tiba-tiba.

Kemungkinan Polri mengembangkan fakta-fakta persidangan sehingga melakukan permintaan keterangan kepada saksi lain. Termasuk Jaang.

"Kan kasus ini ramai juga di persidangan," kata Safaruddin.

(Baca juga : Dianggap Tak Adil terhadap Demokrat, Ini Kata Polri )

"Saya jelaskan soal kriminalisasi. Saya kira tidak ada karena ini kasusnya sudah lama," lanjut dia.

Sebelumnya, Jaang diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun, dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly.

Pemeriksaan tersebut dianggap janggal karena dilakukan beberapa hari setelah komunikasi terakhir antara Safaruddin dengan Jaang, pada 25 Desember 2017.

Dalam perbincangan via telepon itu, Safaruddin ingin memastikan apakah Jaang ingin berpasangan dengannya untuk Pilkada Kalimantan Timur.

"Kalau memang pak Jaang tidak bisa memastikan pasangan dengan saya, kita jalan saja sendiri-sendiri saja," kata Safaruddin.

Dipaksa berpisah

Sementara itu, menurut Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Jaang yang akan maju Pilkada Kaltim bersama dengan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, dipaksa berpisah.

Jaang, kata Hinca, dipanggil oleh partai politik tertentu sampai delapan kali agar mau menggandeng Safaruddin sebagai wakilnya.

Safaruddin diketahui telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur di PDI-P.

"Maka secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan. Kalau tidak, maka akan ada kasus hukum yang akan diangkat," kata Hinca.

"Pada 25 Desember 2017, Syaharie Jaang dapat telepon diminta bertelepon kepada Kapolda dan kemudian dinyatakan apakah dimungkinkan berpasangan lagi untuk bersama, dijawab tidak mungkin karena ada pasangan," lanjut dia.

(Baca juga : Jokowi Dipercaya Tak Tahu Ulah Aparat Penegak Hukum kepada Demokrat)

Ternyata, tak lama setelah penolakan itu, tanggal 26 Desember 2017 Jaang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Hari berikutnya, tanggal 27 dan 29 Desember 2017 Jaang mendapatkan surat untuk pemeriksaan.

Bukan hanya itu, Rizal yang akan maju sebagai pendamping Jaang pun juga diperiksa di Polda Kaltim terkait kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) di Kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.

Untuk itu Hinca menegaskan, jika ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dialami partai dan kadernya terus dibiarkan.

Ia khawatir kasus serupa akan kembali terulang pada gelaran Pilkada 2018 di 171 daerah mendatang.

"Kami pun ragu (khawatir) ada lagi, karena akan ada 171 Pilkada," tutur Hinca.