Penyuap Mantan Dirjen Hubla Dituntut 4 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (PT AGK), Adiputra Kurniawan dengan tuntutan empat tahun penjara.

Adiputra merupakan penyuap mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono, terkait proyek pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Jaksa KPK juga menuntut Adiputra dengan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan.

"Kami penuntut umum dalam perkara ini menyatakan Adiputra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Jaksa Dian Hami Sena di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/1/2018).

(baca: Alasan Dirjen Hubla Simpan Uang dalam 33 Tas Ransel di Kamarnya)

Jaksa menyatakan, Adiputra terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menurut jaksa, hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Kemudian modus suap yang dilakukan Adiputra tergolong baru, yakni dengan cara menggunakan ATM, sehingga dapat mempersulit proses pengungkapan tindak pidana oleh penegak hukum.

(baca: Mantan Dirjen Hubla dan Istrinya Punya Belasan Rekening Bank)

Adiputra juga disebut melakukan beberapa kali pemberian berupa uang kepada beberapa orang yang berbeda untuk kepentingan usahanya.

Hal yang meringankan ialah Adiputra menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Adiputra sebelumnya didakwa menyuap Tonny sebesar Rp 2,3 Miliar.

Menurut jaksa, uang suap tersebut terkait proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016.

Selain itu, uang Rp 2,3 miliar itu diberikan karena Antonius telah menyetujui penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten.

Kemudian, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, yang pengerukannya dilakukan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Menurut jaksa, setiap PT Adhiguna mendapat proyek pekerjaan, Adi Putra menugaskan Kepala Divisi Keuangan PT Adhiguna untuk melakukan penyetoran ke rekening Bank Mandiri atas nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo.

Kedua rekening bank tersebut dibuat mengunakan data identitas palsu. Sejak awal, Adi Putra memberikan kartu ATM kedua rekening tersebut kepada Antonius.

Sehingga, setiap kali pemberian uang dilakukan melalui transfer bank ke kedua alamat rekening tersebut.

Adi Putra didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.