Tahun Politik, Dugaan Pelanggaran Etik Ketua MK Didesak Segera Diputus

Kompas.com - 03/01/2018, 19:16 WIB
Ketua MK Arief Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua MK Arief Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dinilai harus segera diputuskan. Sebab, jika tidak maka kasus ini akan menurunkan wibawa dan kepercayaan publik terhadap MK.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi menuturkan, jika kepercayaan publik terhadap MK runtuh, maka hal ini akan sangat berbahaya di tahun politik.

"Kalau kasus ini tidak segera diputus, tidak ada kepastian, ini bisa menurunkan wibawa, kepercayaan publik terhadap MK, yang tentu tidak cukup baik bagi MK dan kita dalam momen politik ini," kata Veri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (3/1/2018).

"Kalau itu terjadi, di tahun politik ini justru akan cukup membahayakan bagi proses demokrasi kita," ujar dia.

(Baca juga: Ketua MK Arief Hidayat Minta Polemik Lobi Politik Tak Diperpanjang)

Veri memperkirakan, MK akan mendapatkan beban yang cukup berat di tahun politik ini. Persentase jumlah perkara perselisihan hasil pilkada diperkirakan meningkat dibandingkan dua pilkada serentak sebelumnya.

Apalagi, setiap tahunnya MK masih menyisakan perkara yang belum diberikan putusan.

Menurut peneliti dari Kemitraan Wahidah Suaib, integritas dari pimpinan lembaga MK penting dalam menjalankan tugas-tugas MK yang berat itu.

"Melihat perkembangan terkini memang sangat patut disayangkan salah satu pimpinan terindikasi melakukan dugaan pelanggaran etik," kata Wahidah.

(Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Nilai "Fit and Proper Test" Arief Hidayat Langgar UU MK)

Arief, lanjut Wahidah, diduga melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi III bukan di gedung DPR. Dia juga diduga melakukan lobi-lobi politik yang mengarah kepada transaksional terkait perkara yang sedang ditangani oleh MK, yakni pengujian UU MD3.

"Dari hal ini kami melihat ini proses yang bisa mencederai independensi dan integritas MK," ucap Wahidah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X