Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persilakan Hoaks yang Membangun, Ini Penjelasan Kepala Badan Siber

Kompas.com - 03/01/2018, 17:03 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi langsung menjadi perbincangan warganet setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1/2018) hari ini.

Perbincangan warganet disebabkan salah satu pernyataan Djoko, yang kemudian mengundang sejumlah pertanyaan.

Dalam wawancara dengan wartawan usai pelantikan, Djoko mempersilakan masyarakat membuat kabar bohong atau hoaks selama itu membangun.

"Tentu hoaks ini kita lihat, ada yang positif dan negatif. Saya imbau kepada kawan-kawan, putra-putri bangsa Indonesia ini, mari sebenarnya kalau hoaks itu hoaks membangun ya silakan saja," kata Djoko.

"Tapi jangan terlalu memprotes, menjelek-jelekkanlah, ujaran-ujaran yang tidak pantas disampaikan. Saya rasa pelan-pelan dikurangi," kata dia.

(Baca: Kepala Badan Siber: Kalau Hoaks yang Membangun, Silakan Saja)

Warganet pun mempertanyakan seperti apa hoaks membangun yang dimaksud Djoko. Di media sosial Twitter pada Rabu sore ini, tagar #HoaxMembangun menjadi trending topic nomor 1, diikuti frasa "Kepala Badan Siber" di urutan ketiga.

Kompas.com pun menghubungi Djoko pada Rabu sore ini untuk menanyakan apa yang dimaksud hoaks membangun itu.

Berikut wawancara Kompas.com dan Djoko lewat sambungan telepon:

Tadi di Istana Kepresidenan Anda menyebut kalau hoaks yang membangun silakan saja. Maksudnya seperti apa?

Ya tentunya yang membantu memberikan masukan, ide, saran pada pemerintah. Yang bersifat konstruktif.

Walaupun itu hoaks? Bukankah menyebarkan hoaks sama seperti menyebarkan kabar tidak benar?

Ya makanya, justru kabar tidak benar itu kan penalaran kita kira-kira sifatnya apa, kan bisa kita lihat. Kalau menjatuhkan pemerintah, ujaran tidak baik, itu yang kita larang, kita redam.

Kalau hoaks yang sifatnya positif, yang mengkritik, itu saya rasa tidak apa-apa. Sharing sifatnya. Dan memang hoaks itu konotasinya negatif, tapi ada juga yang positif.

Contoh hoaks positif seperti apa?

Misalnya di Jakarta kan lagi banyak pembangunan jalan untuk infrastruktur. Jalan ditutup warga bingung mau lewat mana. Dari pihak pemerintah yang berwenang tidak ada solusi, jadi menimbulkan kemacetan kan. Kalau mau belok, berputar jauh sekali.

Nah ini kalau dikritik berarti sifatnya membangun supaya kita mencari solusi sehingga tidak terjadi kemacetan di mana-mana.

Kompas TV Kementerian Komunikasi dan Informasi akan membentuk panitia pereda isu SARA di media sosial bersama platform penyedia media sosial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com