Kompas.com - 02/01/2018, 18:15 WIB
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tahun 2018 ini, sebanyak 171 daerah akan melangsungkan pemilihan kepala daerah serentak.

Ini adalah pilkada serentak ketiga yang terjadi di Indonesia setelah 2015 dan 2017.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini memperkirakan, pada pilkada serentak 2018, munculnya fenomena calon tunggal akan semakin meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

"Kalau dilihat trennya di 2015, dari 269 ada tiga calon tunggal, dan di 2017 dari 101 daerah ada sembilan calon tunggal. Sekarang 171 daerah. Maka peluang adanya kenaikan calon tunggal itu sangat mungkin," kata Titi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (2/1/2018).

(Baca juga : Jelang Pilkada Serentak, KPK-Polri Akan Bentuk Satgas Money Politic)

Titi mengatakan, fenomena munculnya calon tunggal dari 2015 ke 2017 meningkat dari tiga paslon menjadi sembilan paslon.

Padahal pada saat itu jumlah daerah yang menggelar pilkada turun dari 269 daerah menjadi 101 daerah.

"Apalagi (untuk 2018 ini) di beberapa daerah konstelasi dukungan nampaknya sangat sulit terbentuk," ujar Titi.

 

Anomali calon tunggal

Lebih lanjut dia mengatakan, munculnya fenomena calon tunggal di Indonesia merupakan anomali.

Di negara-negara demokrasi maju seperti di Inggris, calon tunggal muncul di daerah-daerah dengan jumlah pemilih sedikit, atau dapil kecil.

Sehingga, munculnya calon tunggal di daerah dengan skala pemilihan kecil ini tidak mempengaruhi eksistensi dari partai politik.

(Baca juga : Prediksi Kapolri soal Gangguan Keamanan Saat Pilkada Serentak 2018 )

Namun yang terjadi di Indonesia, calon tunggal justru banyak muncul di dapil-dapil gemuk dengan jumlah pemilih besar dan di daerah yang kekuatan parpolnya terdistribusi cukup baik.

Hal ini menjadi anomali, sebab menurut Titi seharusnya parpol bisa menyajikan kader terbaiknya untuk maju di pilkada.

Dalam pilkada, parpol diharapkan tidak sekadar berorientasi oportunistik dan transaksional.

"Anomali mestinya tidak terjadi di 2018. Parpol mestinya mengedepankan demokratisasi dan keberadaan partai sebagai instrumen demokrasi di dalam mengusung calon di partainya," kata Titi.

Kompas TV 171 daerah akan menggelar pilkada serentak.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri | Mahfud soal Hakim Agung yang Terseret OTT

[POPULER NASIONAL] Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri | Mahfud soal Hakim Agung yang Terseret OTT

Nasional
Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.