Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fenomena Calon Tunggal di Pilkada Serentak 2018 Diprediksi Meningkat

Kompas.com - 02/01/2018, 18:15 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tahun 2018 ini, sebanyak 171 daerah akan melangsungkan pemilihan kepala daerah serentak.

Ini adalah pilkada serentak ketiga yang terjadi di Indonesia setelah 2015 dan 2017.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini memperkirakan, pada pilkada serentak 2018, munculnya fenomena calon tunggal akan semakin meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

"Kalau dilihat trennya di 2015, dari 269 ada tiga calon tunggal, dan di 2017 dari 101 daerah ada sembilan calon tunggal. Sekarang 171 daerah. Maka peluang adanya kenaikan calon tunggal itu sangat mungkin," kata Titi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (2/1/2018).

(Baca juga : Jelang Pilkada Serentak, KPK-Polri Akan Bentuk Satgas Money Politic)

Titi mengatakan, fenomena munculnya calon tunggal dari 2015 ke 2017 meningkat dari tiga paslon menjadi sembilan paslon.

Padahal pada saat itu jumlah daerah yang menggelar pilkada turun dari 269 daerah menjadi 101 daerah.

"Apalagi (untuk 2018 ini) di beberapa daerah konstelasi dukungan nampaknya sangat sulit terbentuk," ujar Titi.

 

Anomali calon tunggal

Lebih lanjut dia mengatakan, munculnya fenomena calon tunggal di Indonesia merupakan anomali.

Di negara-negara demokrasi maju seperti di Inggris, calon tunggal muncul di daerah-daerah dengan jumlah pemilih sedikit, atau dapil kecil.

Sehingga, munculnya calon tunggal di daerah dengan skala pemilihan kecil ini tidak mempengaruhi eksistensi dari partai politik.

(Baca juga : Prediksi Kapolri soal Gangguan Keamanan Saat Pilkada Serentak 2018 )

Namun yang terjadi di Indonesia, calon tunggal justru banyak muncul di dapil-dapil gemuk dengan jumlah pemilih besar dan di daerah yang kekuatan parpolnya terdistribusi cukup baik.

Hal ini menjadi anomali, sebab menurut Titi seharusnya parpol bisa menyajikan kader terbaiknya untuk maju di pilkada.

Dalam pilkada, parpol diharapkan tidak sekadar berorientasi oportunistik dan transaksional.

"Anomali mestinya tidak terjadi di 2018. Parpol mestinya mengedepankan demokratisasi dan keberadaan partai sebagai instrumen demokrasi di dalam mengusung calon di partainya," kata Titi.

Kompas TV 171 daerah akan menggelar pilkada serentak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com