Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Terus Upayakan Ganti Fahri Hamzah dari Posisi Pimpinan DPR

Kompas.com - 02/01/2018, 17:54 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mengupayakan pergantian wakilnya di kursi pimpinan DPR yang kini ditempati Fahri Hamzah.

Presiden PKS Sohibul Iman mengaku telah menyampaikan keinginan tersebut kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar.

Sebelumnya, Sohibul mengaku bahwa PDI-P sempat menghubungi untuk melobi soal kocok ulang pimpinan DPR. Sementara Fraksi Partai Golkar meminta dukungan untuk penunjukan ketua DPR pengganti Setya Novanto.

"Intinya kami sampaikan. Kami ini sebagai fraksi menghormati hak fraksi lain. Ketua DPR itu hak Fraksi Golkar. Makanya kami akan mendukung pergantian itu, ya siapa pun yang dicalonkan," ujar Sohibul saat berbincang dengan wartawan di Hotel Aston Priority, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2018).

"Tentu kami juga minta dong, semua menghormati hak Fraksi PKS bahwa wakil ketua DPR itu hak PKS," kata dia.

(Baca juga: PKS: Jangan Bahagia Dulu, Mungkin Fahri Hamzah yang Akan Nangis Bombai)

Politisi kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, itu mengklaim mendapatkan respons positif. Ini termasuk dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang saat itu menghubunginya langsung.

"Insya Allah. Waktu itu yang kontak saya Pak Airlangga langsung, bahkan Pak Ginandjar (Kartasasmita). Jadi saya kira mereka menyatakan siap," ucap Sohibul.

"Ya kami percaya saja. Politik, kan, basisnya kepercayaan dan mudah-mudahan mereka benar-benar bisa dipercaya," tuturnya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman saat memberikan pernyataan pers di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman saat memberikan pernyataan pers di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).
Adapun soal gugatan hukum di pengadilan, Sohibul memastikan pihaknya tetap menempuh jalur kasasi di Mahkamah Agung. Ia menegaskan, gugatan yang diajukan Fahri ke pengadilan sebetulnya hanya berkaitan dengan keanggotaan di DPR, tak termasuk status pimpinan DPR.

"Beliau misalnya tetap mau jadi anggota DPR menunggu hasil sidang, itu haknya, kami hormati. Enggak apa-apa. Tapi hak Fraksi PKS ini pimpinan," kata Sohibul.

(Baca juga: Fahri Hamzah: Saya Bersandar kepada Putusan Hukum)

PKS telah menyampaikan usulan pencopotan Fahri Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR. Usulan itu disampaikan pada rapat Badan Musyawarah (Bamus) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Sejak dulu PKS telah mengajukan pencopotan Fahri. Namun, usulan di Bamus tersebut belum ditanggapi karena persoalan utama terkait pergantian ketua DPR belum selesai.

Adapun Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Desember 2016 memenangkan sebagian gugatan Fahri Hamzah terhadap DPP PKS dalam Nomor Perkara 214/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL.

Pemberhentian Fahri dari seluruh jenjang kepartaian pun dianggap tidak sah.

Adapun tiga pihak yang digugat Fahri adalah Dewan Pengurus Pusat PKS (Mohamad Sohibul Iman selaku Presiden PKS) serta Hidayat Nur Wahid, Surrahman Hidayat, Mohamad Sohibul Iman, Abdi Sumaithi, dan Abdul Muiz Saadih. Masing-masing merupakan ketua dan anggota Majelis Tahkim PKS.

Sementara tergugat ketiga ialah Abdul Muiz Saadih selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.

PKS pun mengajukan banding atas putusan tersebut. Namun, ditolaknya banding PKS semakin menguatkan putusan PN Jaksel terkait status Fahri.

Kompas TV Permintaan Fraksi PKS untuk mengganti Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR akan diproses pimpinan DPR seusai reses.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com