Kompas.com - 02/01/2018, 17:54 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mengupayakan pergantian wakilnya di kursi pimpinan DPR yang kini ditempati Fahri Hamzah.

Presiden PKS Sohibul Iman mengaku telah menyampaikan keinginan tersebut kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar.

Sebelumnya, Sohibul mengaku bahwa PDI-P sempat menghubungi untuk melobi soal kocok ulang pimpinan DPR. Sementara Fraksi Partai Golkar meminta dukungan untuk penunjukan ketua DPR pengganti Setya Novanto.

"Intinya kami sampaikan. Kami ini sebagai fraksi menghormati hak fraksi lain. Ketua DPR itu hak Fraksi Golkar. Makanya kami akan mendukung pergantian itu, ya siapa pun yang dicalonkan," ujar Sohibul saat berbincang dengan wartawan di Hotel Aston Priority, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2018).

"Tentu kami juga minta dong, semua menghormati hak Fraksi PKS bahwa wakil ketua DPR itu hak PKS," kata dia.

(Baca juga: PKS: Jangan Bahagia Dulu, Mungkin Fahri Hamzah yang Akan Nangis Bombai)

Politisi kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, itu mengklaim mendapatkan respons positif. Ini termasuk dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang saat itu menghubunginya langsung.

"Insya Allah. Waktu itu yang kontak saya Pak Airlangga langsung, bahkan Pak Ginandjar (Kartasasmita). Jadi saya kira mereka menyatakan siap," ucap Sohibul.

"Ya kami percaya saja. Politik, kan, basisnya kepercayaan dan mudah-mudahan mereka benar-benar bisa dipercaya," tuturnya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman saat memberikan pernyataan pers di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman saat memberikan pernyataan pers di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).
Adapun soal gugatan hukum di pengadilan, Sohibul memastikan pihaknya tetap menempuh jalur kasasi di Mahkamah Agung. Ia menegaskan, gugatan yang diajukan Fahri ke pengadilan sebetulnya hanya berkaitan dengan keanggotaan di DPR, tak termasuk status pimpinan DPR.

"Beliau misalnya tetap mau jadi anggota DPR menunggu hasil sidang, itu haknya, kami hormati. Enggak apa-apa. Tapi hak Fraksi PKS ini pimpinan," kata Sohibul.

(Baca juga: Fahri Hamzah: Saya Bersandar kepada Putusan Hukum)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan Secara Transparan

KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan Secara Transparan

Nasional
Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Nasional
Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Nasional
Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Nasional
121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Nasional
Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X