Survei SMRC: 66,9 Persen Responden Setuju Jokowi-Prabowo Berpasangan di Pilpres 2019

Kompas.com - 02/01/2018, 17:49 WIB
Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016).Kementerian Sekretaris Negara Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) merilis hasil survei teranyar terkait nama calon presiden di penghujung tahun 2017 lalu.

Hasilnya, nama Jokowi masih memimpin dengan persentase 53,8 persen melalui pertanyaan semi terbuka.

Di bawahnya ada Prabowo Subianto sebesar 18,5 persen dan nama lainnya tidak lebih dari 3 persen.

Namun ada yang menarik dari survei SMRC yang dilakukan pada Desember 2017 itu.

Hal itu yakni pertanyaan apakah responden setuju atau tidak Jokowi dan Prabowo bersatu dalam Pilpres 2019?

(Baca juga : Survei SMRC: 74,3 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi)

"Sebanyak 66,9 persen responden menyatakan setuju," ujar Direktur Utama SMRC Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei SMRC di Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Sementara itu 28,4 persen responden menyatakan tidak setuju Jokowi dan Prabowo. Adapun sisanya yakni 4,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Saat responden ditanya lebih lanjut, siapa sebaiknya menjadi calon presiden dan calon wakil presiden bila Jokowi dan Prabowo berpasangan di Pilpres 2019, 66,9 persen menilai Jokowi layak jadi presiden dan Prabowo jadi wakilnya.

Sementara itu, 28,4 persen menyatakan Prabowo sebaiknya jadi presiden dan Jokowi jadi wakil presiden. Adapun 4,7 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.

 

Munculnya nama AHY

Di luar nama Prabowo sebagai calon pendamping Jokowi, nama Jusuf Kalla masih menjadi yang terdepan.

Sebanyak 14,1 persen responden memilih Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi di Pilpres 2019.

Tempat kedua ada nama putera pertama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY, dengan persentase 12,7 persen.

(Baca juga : Soal Peluang Jadi Wapres Jokowi, AHY Sebut Tergantung Presiden yang Memilih)

 

Djayadi menilai munculnya nama AHY tidak terlepas dari sosoknya yang populer berkat maju dalam Pilgub DKI Jakarta tahun lalu.

Di bawah AHY, ada nama mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan persentase 12,2 persen.

Adapun nama-nama lainnya seperti Hary Tanoesudibjo, Wiranto, Sri Mulyani ada di bawah 10 persen.

Survei SMRC dilakukan dengan wawancara lapangan pada 7-13 Desember 2017. Jumlah responden sebanyak 1.059 orang di 34 provinsi dengan margin of error sebesar 3,1 persen.



EditorDiamanty Meiliana

Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X