Presiden PKS Mengaku Dilobi PDI-P soal Kocok Ulang Pimpinan DPR

Kompas.com - 02/01/2018, 17:25 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman saat berbincang dengan wartawan di Aston Priority, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2018). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPresiden PKS Sohibul Iman saat berbincang dengan wartawan di Aston Priority, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2018).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengaku pernah dihubungi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan dilobi agar ada kocok ulang pimpinan DPR.

Hal itu menyusul sedang dibahasnya revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tentang Penambahan Pimpinan DPR. PDI-P dialokasikan akan mendapat satu kursi pimpinan.

Sohibul mengaku dihubungi Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto dan anggota Fraksi PDI-P Aria Bima.

"PDI-P menelpon saya, 'Pak presiden (PKS) ini sudahlah kita kocok ulang ya'. Begitu," ujar Sohibul saat berbincang dengan wartawan di Hotel Aston Priority, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2018).

Dalam kesempatan itu, Sohibul mengatakan tak mempermasalahkan rencana penambahan pimpinan DPR. Sebab, hal itu sudah pernah dibahas sebelumnya dan sudah hampir mencapai kesepakatan.

Namun, ia menegaskan hal itu tak boleh melanggar aturan perundang-undangan yang ada.

(Baca juga: Pembahasan Calon Ketua DPR Dimungkinkan Setelah Pendaftaran Pilkada Usai)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pembahasan revisi UU MD3 sebetulnya telah bergulir sejak akhir 2016. Namun, pembahasannya mandek karena terganjal pembahasan pimpinan MPR. Partai Gerindra, misalnya, juga ingin mendapatkan jatah kursi pimpinan DPR.

Ada pula wacana yang muncul agar seluruh fraksi di DPR mendapatkan jatah pimpinan MPR.

"Kan enggak rasional. Akhirnya mandek itu pembahasan undang-undang. Nah sekarang dengan adanya momentum pergantian Pak Setya Novanto semua gerak lagi. Saya kira, kami ikuti saja," tuturnya.

Isu kocok ulang pimpinan DPR sempat kembali mengemuka setelah Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR.

Dengan mundurnya Novanto, maka Golkar juga harus menunjuk wakilnya untuk menggantikan posisi Novanto.

(Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Kocok Ulang Pimpinan DPR RI)

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo sebelumnya mengatakan, pembahasan revisi UU MD3 diupayakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, ia belum mengetahui kapan pembahasan akan dilanjutkan.

"Lebih cepat lebih bagus," tuturnya.

Sementara itu, anggota Baleg dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa pembahasan UU MD3 akan dilanjutkan pada masa sidang yang akan datang.

Adapun DPR saat ini tengah berada pada masa reses hingga pertengahan Januari 2018.

Terkait dengan penambahan kursi pimpinan, poin yang disepakati adalah menambah satu pimpinan DPR untuk PDI-P. Sehingga, jika ada fraksi lain yang meminta jatah kursi maka belum menjadi kesepakatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Nasional
Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Nasional
Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Nasional
Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Nasional
Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Nasional
Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Nasional
Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Nasional
Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X