Kompas.com - 02/01/2018, 17:25 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman saat berbincang dengan wartawan di Aston Priority, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2018). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPresiden PKS Sohibul Iman saat berbincang dengan wartawan di Aston Priority, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2018).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengaku pernah dihubungi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan dilobi agar ada kocok ulang pimpinan DPR.

Hal itu menyusul sedang dibahasnya revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tentang Penambahan Pimpinan DPR. PDI-P dialokasikan akan mendapat satu kursi pimpinan.

Sohibul mengaku dihubungi Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto dan anggota Fraksi PDI-P Aria Bima.

"PDI-P menelpon saya, 'Pak presiden (PKS) ini sudahlah kita kocok ulang ya'. Begitu," ujar Sohibul saat berbincang dengan wartawan di Hotel Aston Priority, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2018).

Dalam kesempatan itu, Sohibul mengatakan tak mempermasalahkan rencana penambahan pimpinan DPR. Sebab, hal itu sudah pernah dibahas sebelumnya dan sudah hampir mencapai kesepakatan.

Namun, ia menegaskan hal itu tak boleh melanggar aturan perundang-undangan yang ada.

(Baca juga: Pembahasan Calon Ketua DPR Dimungkinkan Setelah Pendaftaran Pilkada Usai)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pembahasan revisi UU MD3 sebetulnya telah bergulir sejak akhir 2016. Namun, pembahasannya mandek karena terganjal pembahasan pimpinan MPR. Partai Gerindra, misalnya, juga ingin mendapatkan jatah kursi pimpinan DPR.

Ada pula wacana yang muncul agar seluruh fraksi di DPR mendapatkan jatah pimpinan MPR.

"Kan enggak rasional. Akhirnya mandek itu pembahasan undang-undang. Nah sekarang dengan adanya momentum pergantian Pak Setya Novanto semua gerak lagi. Saya kira, kami ikuti saja," tuturnya.

Isu kocok ulang pimpinan DPR sempat kembali mengemuka setelah Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X