Golkar Diminta Tak Pilih Ketua DPR RI Demi Kepentingan Politik Semata

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan Partai Golkar agar memilih sosok Ketua DPR RI yang berintegritas, bersih, punya kapasitas dan berpengalaman.

Sebab, penentuan pimpinan DPR adalah langkah awal dalam memperlihatkan komitmen Golkar untuk menjadi partai bersih.

"Pemilihan pimpinan DPR adalah proses penting dan berbeda pemilihan dengan pimpinan partai politik," ujar Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi yang tergabung dalam koalisi, di D'Hotel, Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Menurut Veri, pemilihan pimpinan parlemen bukan hanya kepentingan politik semata. Tapi kata dia, publik juga punya kepentingan atas pergantian pimpinan tertinggi wakil rakyat tersebut.

"Ini penting bagi kita semua, mari sama-sama mengawal proses pemilihan nanti, bahwa pemilihan pimpinan nanti tak semata-mata hanya jadi kepentingan partai tertentu," kata Veri.

(Baca juga : Pembahasan Calon Ketua DPR Dimungkinkan Setelah Pendaftaran Pilkada Usai)

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2017).

"Tapi ini kepentingan publik secara luas. Semua kebijakan publik dirumuskan DPR. Makanya kita sangat berkepentingan mengawal, siapapun yang dipilih harus figur yang tepat," tambahnya.

Karenanya Koalisi Masyarakat Sipil pun mengeluarkan petisi yang isinya antara lain:

1. Mendukung slogan baru Golkar yang menyebut kata bersih sebagai tekad Golkar untuk menjadi salah satu partai yang mendukung gerakan anti korupsi, khususnya di dalam partai Golkar dan umumnya dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Slogan tersebut semestinya diwujudkan dalam praktek politik Golkar, baik di dalam internal maupun eksternal partai, agar slogan bersih tidak hanya jadi slogan semata. Salah satunya dibuktikan dalam penentuan pimpinan DPR pengganti sebagai wakil dari fraksi Golkar.

3. Sudah semestinya menjadi kewajiban Golkar untuk menetapkan Pimpinan DPR dari Fraksi Golkar dengan kriteria sebagai berikut;

a. Tidak memiliki rekam jejak pernah dipidana dalam kasus yang bersifat amoral, khususnya korupsi.

b. Tidak sedang atau potensial akan dipersoalkan secara hukum, khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

c. Bukan merupakan pendukung pansus KPK apalagi menjadi salah satu motor lahirnya angket KPK.

d. Memiliki pandangan dan sikap yang sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan tidak mendukung pelemahan KPK dengan berbagai cara dan versinya.

d. Memiliki kemampuan mendengar dan memiliki kelapangan hati dalam menerima kritik.