Lagi, Wapres Ingin Suku Bunga Deposito Turun

Kompas.com - 02/01/2018, 13:24 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menjawab pertanyaan awak media di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/12/2017). Biro Pers Wakil Presiden RI Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menjawab pertanyaan awak media di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/12/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kala kembali mengingatkan pihak perbankan untuk terus menurunkan suku bunga deposito.

Hal itu ia sampaikan saat membuka perdagangan saham awal 2018 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Kalau ketinggian kita punya bunga (deposito), kan nanti kita tidak efisien," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (2/1/2017).

Saat ini rentang bunga deposito, berdasarkan pusat informasi pasar uang Bank Indonesia, ada di kisaran 4-6 persen. Wapres berharap bunga tersebut bisa turun secara bertahap.


(Baca juga : Wapres Jusuf Kalla: Genjot Investasi, Suku Bunga Harus Turun Perlahan)

Menurut Wapres, penurunan suku bunga deposito sangat penting dalam rangka menjaga keseimbangan atau kesesuaian dengan bunga deposito dibeberapa negara Asia.

"Jadi tingkat deposito supaya kita bisa lebih bersaing dengan negara- negara di sekitar," kata Kalla.

Bukan kali ini saja Wapres menginginkan suku bunga deposito turun. Catatan Kompas.com, sudah sejak 2015 lalu hal ini selalu ia sampaikan dalam berbagai kesempatan.

Menurut Kalla, suku bunga perlu turun untuk menggairahkan investasi di pasar modal.

Sebab, bila suku bunga deposito tinggi, maka masyarakat tidak melirik investasi saham dan memilih menyimpan uangnya di bank.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Nasional
Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Nasional
Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X