Evaluasi 2017, PKS Sebut Ekonomi Meroket Belum Tercapai

Kompas.com - 31/12/2017, 20:10 WIB
Presiden Jokowi meresmikan Tol Sumo di pintu Warugunung Surabaya.KOMPAS.com/Achmad Faizal Presiden Jokowi meresmikan Tol Sumo di pintu Warugunung Surabaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini menyoroti kinerja pemerintah di bidang ekonomi selama tahun 2017. Jazuli mengatakan bidang ekonomi menjadi sorotan penting mengingat hal ini berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Pemerintahan Jokowi-JK, kata Jazuli, pada awal memerintah memberikan harapan dan optimisme bahwa ekonomi akan meroket di tahun kedua dan seterusnya. Tetapi, dalam evaluasi Fraksi PKS janji ekonomi meroket tersebut masih belum terlihat nyata.

"Kita apresiasi sejumlah capaian positif pemerintah antara lain pada percepatan pembangunan infrastruktur, meski demikian kita tidak boleh abai pada rendahnya capaian ekonomi secara umum terutama dalam aspek fundamental kesejahteraan rakyat," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/12/2017).

Jazuli memberikan 8 catatan untuk kondisi ekonomi Indonesia. Pertama, ekonomi Indonesia belum menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi masih bergerak rata-rata 5,0 persen per tahun. Angka tersebut jauh dari target pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 7,0 persen per tahun.

Baca juga : Jokowi: Energi Berkeadilan Merupakan Wujud Nyata dari Sila ke-5

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
"Dengan melihat capaian Pemerintah dalam tahun 2017, proyeksi target pertumbuhan 5,4 persen tahun 2018 diprediksi sulit tercapai. Untuk itu pemerintah harus kerja keras lagi tahun depan," katanya.

Kedua, lanjut Jazuli, kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi pada gilirannya memengaruhi kemampuan pemerintah menekan persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

Jumlah penduduk miskin melonjak pada Maret 2017. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor-sektor yang rendah dalam tingkat pendidikan, produktivitas dan upah, sehingga, relatif sulit menekan ketimpangan pendapatan.

"Sementara itu, Pemerintah belum memiliki program yang efektif dalam mengatasi persoalan utama tersebut. Kebijakan Pemerintah selama ini masih bersifat tambal sulam. Praktis dalam tiga tahun terakhir ini angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi," kata dia.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang rendah, diikuti dengan perlambatan peranan sektor-sektor penyerap tenaga kerja, seperti sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Peranan sektor tradable terhadap pertumbuhan ekonomi semakin menurun karena minimnya stimulus pemerintah, baik segi pembiayaan maupun nonpembiayaan.

Keempat, kebijakan belanja Pemerintah yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur secara besar-besaran diprediksi belum akan memberikan dampak yang signifikan terhadap Perekonomian nasional pada tahun 2018.

Pemerintah harus bisa mengantisipasi belum beroperasinya proyek infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, dan proyek lainnya.

"Sehingga hambatan konektivitas yang selama ini menganggu jalur perekonomian yang menjadi kendala pada tahun 2017, bisa segera diatasi," ucap Jazuli.

Kelima, lanjut Jazuli, kinerja Pemerintah dalam mengendalikan inflasi beberapa tahun terakhir belum konsisten, sehingga menyebabkan peran inflasi dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional masih belum optimal.

Hal tersebut terlihat dari gejolak harga dari bahan-bahan kebutuhan pokok yang meresahkan masyarakat.

Halaman:


PenulisIhsanuddin
EditorErlangga Djumena
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X