Jelang Pilkada Serentak, KPK-Polri Akan Bentuk Satgas "Money Politic"

Kompas.com - 29/12/2017, 21:29 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam paparan Kinerja Polri 2017 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam paparan Kinerja Polri 2017 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, tahun 2018, Indonesia kembali menghadapi tahun politik dengan digelarnya Pilkada serentak. Ia tak memungkiri bahwa politik uang tak bisa dilepaskan dari pesta demokrasi.

Kontestasi politik tersebut kerap menjadi ajang bagi-bagi uang oleh pasangan calon agar masyarakat di daerah memilihnya.

Oleh karena itu, Polri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi akan membentuk satuan tugas yang akan menangani masalah money politic.

"Saya sudah koordinasi dengan Ketua KPK minggu lalu bahwa kita juga akan mengawasi money politic karena ini berdampak negatif pada proses demokrasi kita," ujar Tito dalam paparan Kinerja Polri 2017 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12/2017).


Baca juga : Ketua KPK: Sudah Waktunya Pelaku Money Politic Ditangkap

Tito mengatakan, proses demokrasi, termasuk Pilkada membutuhkan biaya tinggi. Untuk kampanye saja, calon Bupati harus merogoh kocek sekitar Rp 30-40 miliar. Sedangkan calon Gubernur memerlukan dana lebih besar, sekitar Rp 100 miliar.

Calon kepala daerah tersebut perlu membangun jaringan setidaknya satu hingga dua tahun. Salah satu cara instan agar menarik minat masyarakat adalah dengan membagikan uang atau sembako.

"Begitu sudah terpilih jadi kepala daerah, gaji seorang bupati paling top dengan segala tunjangan Rp 300 juta. Dikali 12, Rp 3,6 miliar. Dalam lima tahun yang keluar berapa? Apa mau tekor?" kata Tito.

Baca juga : KPU Akui Ada Money Politic dalam Pilkada, tetapi...

Karena ingin modal saat kampanye kembali, kata Tito, maka cara-cara kotor pun dilakukan. Di situlah korupsi muncul. Kepala daerah mengambil komisi dari proyek, perijinan, dan lain sebagainya. Ia menganggap, politik uang sudah membuat sistem yang memaksa kepala daerah harus korupsi.

Apalagi, kesadaran berdemokrasi yang bersih belum merata, terutama di kalangan bawah. Sehingga yang terjadi adalah orang yang memiliki kuasa politik memanipulasi demokrasi itu sendiri.

"Itu terjadi, orang tidak melihat program kampanye tapi dilihat yang datang ada duit enggak," kata Tito.

Baca juga : Diduga Lakukan Money Politic, 3 Anggota DPRD Dilaporkan

Tito mengatakan, hal itu sudah dibahas mendalam dengan pimpinan KPK. Usulan tersebut juga mendapat respon positif. Satgas tersebut nantinya akan dibentuk oleh Bareskrim Polri dan menarik anggpta yang memiliki idealisme kuat untuk memerangi politik uang. Nantinya akan ada anggaran khusus untuk satgas tersebut.

Rencananya, Januari 2018, satgas tersebut sudah mulai bergerak. Polri dan KPK akan membagi porsi dalam penanganan perkaranya.

"Polri-KPK punya kemampuan yang kira-kira nanti menyangkut figur-figur yang bisa ditangani KPK, mereka tangani. Yang tidak bisa sama KPK, serahkan ke Polri," kata Tito.

"Kita lihat nanti wilayah mana yang rawan money politic sehingga kecenderungan money politic ini membuat masyarakat takut disuap," lanjut dia.

Kompas TV Mendagri akan menindak tegas para calon pemimpin eksekutif maupun legislatif yang terbukti melakukan politik uang pada masa pilkada serentak.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Nasional
7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

Nasional
Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Nasional
Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Nasional
Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Nasional
Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Nasional
Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Nasional
Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nasional
Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Nasional
[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

Nasional
Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Nasional
Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Nasional
Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Nasional
Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Nasional
KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

Nasional
Close Ads X