Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhan: Ancaman Trump Putus Dana Bantuan Tak Pengaruhi Indonesia

Kompas.com - 29/12/2017, 20:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghentikan dana bantuan tak akan berpengaruh terhadap Indonesia.

Ancaman Trump ditujukan kepada negara-negara yang pada pemungutan suara di PBB menentang keputusan Amerika soal Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Sejauh ini kita jalan seperti biasa. Kita adalah negara besar yang tidak bisa dikendalikan atau disetir semudah itu. Itu bukan hibah yang sudah ada tapi the coming procurement," ujar Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi, Bondan Tiara dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).

Ancaman Trump tersebut, menurut Tiara, sudah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Pembahasan juga telah dilakukan secara rinci.

(Baca juga: Trump Ancam Negara Pendukung Resolusi PBB Terkait Yerusalem)

Hasil pemungutan suara ditampilkan di hadapan anggota Majelis Umum PBB yang membatalkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel usai voting yang dilakukan di markas besar PBB, Kamis (21/12/2017).APF/SPENCER PLATT Hasil pemungutan suara ditampilkan di hadapan anggota Majelis Umum PBB yang membatalkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel usai voting yang dilakukan di markas besar PBB, Kamis (21/12/2017).
Tiara menegaskan, Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan sehingga tak bisa semena-mena diinjak oleh negara lain.

"Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kita memastikan dampaknya akan sangat minimal terhadap Indonesia terhadap sanksi tersebut," tuturnya.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa sebelumnya telah meloloskan rancangan resolusi mengenai status Yerusalem setelah pemungutan suara yang digelar di New York pada Kamis (21/12/2017).

(Baca juga: Tolak Pengakuan Yerusalem, Indonesia Galang Dukungan Uni Eropa)

Sebanyak 128 negara anggota memilih setuju dengan rancangan resolusi yang menolak keputusan Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Selain AS dan Israel, tujuh negara lain yang tak setuju dengan rancangan resolusi Majelis Umum PBB itu adalah Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Kepulauan Marshall.

Presiden AS, Donald Trump.WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Presiden AS, Donald Trump.
Terkait hasil tersebut, Donald Trump mengancam pemutusan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB untuk menentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Mereka mengambil jutaan dollar dan bahkan miliaran dollar. Mereka memberi suara yang menentang kami," kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih.

"Biarkan mereka bersuara menentang kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli," ucapnya.

Komentarnya itu disampaikan menjelang pemungutan suara di Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017), untuk menghasilkan resolusi yang menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

(Baca juga: Tak Mengikat, Apa Arti Resolusi Majelis Umum PBB soal Yerusalem?)

Kompas TV Presiden Joko Widodo mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com