Kemenhan: Ancaman Trump Putus Dana Bantuan Tak Pengaruhi Indonesia

Kompas.com - 29/12/2017, 20:42 WIB
Staf Ahli Bidang Ekonomi Menteri Pertahanan, Bondan Tiara dalam konferensi pers di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraStaf Ahli Bidang Ekonomi Menteri Pertahanan, Bondan Tiara dalam konferensi pers di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghentikan dana bantuan tak akan berpengaruh terhadap Indonesia.

Ancaman Trump ditujukan kepada negara-negara yang pada pemungutan suara di PBB menentang keputusan Amerika soal Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Sejauh ini kita jalan seperti biasa. Kita adalah negara besar yang tidak bisa dikendalikan atau disetir semudah itu. Itu bukan hibah yang sudah ada tapi the coming procurement," ujar Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi, Bondan Tiara dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).

Ancaman Trump tersebut, menurut Tiara, sudah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Pembahasan juga telah dilakukan secara rinci.

(Baca juga: Trump Ancam Negara Pendukung Resolusi PBB Terkait Yerusalem)

Hasil pemungutan suara ditampilkan di hadapan anggota Majelis Umum PBB yang membatalkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel usai voting yang dilakukan di markas besar PBB, Kamis (21/12/2017).APF/SPENCER PLATT Hasil pemungutan suara ditampilkan di hadapan anggota Majelis Umum PBB yang membatalkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel usai voting yang dilakukan di markas besar PBB, Kamis (21/12/2017).
Tiara menegaskan, Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan sehingga tak bisa semena-mena diinjak oleh negara lain.

"Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kita memastikan dampaknya akan sangat minimal terhadap Indonesia terhadap sanksi tersebut," tuturnya.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa sebelumnya telah meloloskan rancangan resolusi mengenai status Yerusalem setelah pemungutan suara yang digelar di New York pada Kamis (21/12/2017).

(Baca juga: Tolak Pengakuan Yerusalem, Indonesia Galang Dukungan Uni Eropa)

Sebanyak 128 negara anggota memilih setuju dengan rancangan resolusi yang menolak keputusan Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Selain AS dan Israel, tujuh negara lain yang tak setuju dengan rancangan resolusi Majelis Umum PBB itu adalah Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Kepulauan Marshall.

Presiden AS, Donald Trump.WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Presiden AS, Donald Trump.
Terkait hasil tersebut, Donald Trump mengancam pemutusan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB untuk menentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Mereka mengambil jutaan dollar dan bahkan miliaran dollar. Mereka memberi suara yang menentang kami," kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih.

"Biarkan mereka bersuara menentang kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli," ucapnya.

Komentarnya itu disampaikan menjelang pemungutan suara di Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017), untuk menghasilkan resolusi yang menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

(Baca juga: Tak Mengikat, Apa Arti Resolusi Majelis Umum PBB soal Yerusalem?)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

Nasional
Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X