Kemenhan: Ancaman Trump Putus Dana Bantuan Tak Pengaruhi Indonesia

Kompas.com - 29/12/2017, 20:42 WIB
Staf Ahli Bidang Ekonomi Menteri Pertahanan, Bondan Tiara dalam konferensi pers di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraStaf Ahli Bidang Ekonomi Menteri Pertahanan, Bondan Tiara dalam konferensi pers di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghentikan dana bantuan tak akan berpengaruh terhadap Indonesia.

Ancaman Trump ditujukan kepada negara-negara yang pada pemungutan suara di PBB menentang keputusan Amerika soal Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Sejauh ini kita jalan seperti biasa. Kita adalah negara besar yang tidak bisa dikendalikan atau disetir semudah itu. Itu bukan hibah yang sudah ada tapi the coming procurement," ujar Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi, Bondan Tiara dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).

Ancaman Trump tersebut, menurut Tiara, sudah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Pembahasan juga telah dilakukan secara rinci.


(Baca juga: Trump Ancam Negara Pendukung Resolusi PBB Terkait Yerusalem)

Hasil pemungutan suara ditampilkan di hadapan anggota Majelis Umum PBB yang membatalkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel usai voting yang dilakukan di markas besar PBB, Kamis (21/12/2017).APF/SPENCER PLATT Hasil pemungutan suara ditampilkan di hadapan anggota Majelis Umum PBB yang membatalkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel usai voting yang dilakukan di markas besar PBB, Kamis (21/12/2017).
Tiara menegaskan, Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan sehingga tak bisa semena-mena diinjak oleh negara lain.

"Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kita memastikan dampaknya akan sangat minimal terhadap Indonesia terhadap sanksi tersebut," tuturnya.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa sebelumnya telah meloloskan rancangan resolusi mengenai status Yerusalem setelah pemungutan suara yang digelar di New York pada Kamis (21/12/2017).

(Baca juga: Tolak Pengakuan Yerusalem, Indonesia Galang Dukungan Uni Eropa)

Sebanyak 128 negara anggota memilih setuju dengan rancangan resolusi yang menolak keputusan Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Selain AS dan Israel, tujuh negara lain yang tak setuju dengan rancangan resolusi Majelis Umum PBB itu adalah Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Kepulauan Marshall.

Presiden AS, Donald Trump.WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Presiden AS, Donald Trump.
Terkait hasil tersebut, Donald Trump mengancam pemutusan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB untuk menentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Mereka mengambil jutaan dollar dan bahkan miliaran dollar. Mereka memberi suara yang menentang kami," kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih.

"Biarkan mereka bersuara menentang kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli," ucapnya.

Komentarnya itu disampaikan menjelang pemungutan suara di Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017), untuk menghasilkan resolusi yang menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

(Baca juga: Tak Mengikat, Apa Arti Resolusi Majelis Umum PBB soal Yerusalem?)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Nasional
Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Nasional
Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Nasional
Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Dorong Pansus Jiwasrya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Nasional
Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Nasional
Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Nasional
Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Nasional
Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Nasional
BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

Nasional
Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

Nasional
Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Saksi Sebut Wawan Pernah Berikan Fee ke Pembuat Perusahaan Fiktif

Nasional
Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Presiden dan Menkominfo Diminta Pangkas Kewenangan Dewan Pengawas TVRI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X