Kemenaker Gandeng Kemenag Cegah TKI Ilegal Berkedok Umrah

Kompas.com - 29/12/2017, 19:21 WIB
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri di pabrik mercon yang terbakar di Kosambi, Tangerang, Minggu (29/10/2017). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri di pabrik mercon yang terbakar di Kosambi, Tangerang, Minggu (29/10/2017).
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Kementerian Agama dalam upaya mencegah adanya Tenaga Kerja Indonesia ( TKI) ilegal ataupun nonprosedural yang berkedok ibadah umrah dan ziarah.

Kedua kementerian, diwakili Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Ruang Tripartit di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Hanif berharap, kerja sama itu bisa menekan angka TKI atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang nonprosedural dan ilegal.

"Nota kesepahaman ini juga menunjukkan negara hadir, pemerintah hadir, memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada para pekerja migran yang sudah berkontribusi besar terhadap ekonomi keluarga dan ekonomi nasional," ujar Hanif sebagaimana dikutip dari Antaranews.com, Jumat.

(Baca juga : Rombongan DPR Temui TKI di Saudi yang Dituduh Sebagai Penyihir)

Pemerintah disebutnya terus memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan buruh migran agar berjalan dengan cepat, mudah, aman dan bermanfaat.

Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong agar buruh migran prosedural dan imigran dengan membangun kerja sama dengan semua pihak.

"Dengan proses migrasi yang aman, permasalahan PMI dapat ditangani secara lebih mudah karena sesuai prosedur dan lebih mudah untuk menelusurinya," kata Hanif.

Sementara itu, Lukman menyatakan nota kesepahaman tersebut memiliki makna strategis dalam menangani sejumlah PMI nonprosedural yang hingga saat ini menjadi persoalan.

(Baca juga : Peringati Hari Migran, Menaker Groundbreaking 300 Rumah TKI)

"Perjalanan ibadah umrah belakangan ini terbukti menjadi salah satu pintu bagi WNI untuk mencari pekerjaan di Saudi Arabia tanpa melalui prosedur resmi," katanya.

Penandatangan nota kesepahaman disebutnya juga merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada WNI khususnya mereka yang memperoleh pekerjaan.

Selain itu, mereka juga bisa melaksanakan haknya beribadah umrah.

Menag mengaku sering memperoleh informasi terkait jemaah umrah yang berangkat ke tanah suci di mana jumlah rombongan yang berangkat tidak sama dengan jumlah yang pulang ke tanah air yang diduga menjadi buruh migran ilegal.

Selain dengan Kementerian Agama, pada hari yang sama Kementerian Ketenagakerjaan juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri untuk penindakan hukum terkait penempatan buruh migran nonprosedural dan bidang lain di sektor ketenagakerjaan.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Sulawesi Barat Catat Kasus Perdana, Total 30 Provinsi dengan Pasien Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 114 Orang

Nasional
UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE 29 Maret: 64 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Psikolog soal Psikosomatis Saat Pandemi Covid-19: Bisa Jadi Sesak Itu karena Cemas

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 130, Kini Ada 1.285 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Bareskrim Polri Panggil Rocky Gerung terkait Laporan Politikus PDI-P Henry Yosodiningrat

Nasional
BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

BNPB Rekrut 5.816 Relawan Percepatan Penanganan Corona

Nasional
Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Tingkatkan Imunitas Hadapi Covid-19, Berjemur Cukup 15 Menit Saja

Nasional
Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Dijadwal Beroperasi Senin, Pembangunan RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Tinggal 9 Persen

Nasional
Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Anak-anak Berpotensi Jadi Carrier Covid-19, Lansia Harus Hati-hati ketika Kontak dengan Cucunya

Nasional
AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

AHY Intruksikan Kader Partai Demokrat Minimalisasi Mudik Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X