Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rawan Maladministrasi, Ombudsman Soroti Penataan PKL oleh Pemprov DKI

Kompas.com - 29/12/2017, 16:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyoroti penataan dan penertiban padagang kaki lima (PKL) di DKI Jakarta.

Hal itu menyusul adanya aduan dugaan maladministrasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait kegiatan penataan tersebut.

Wakil Ketua Ombudsman RI Ninik Rahayu menyebutkan, tujuh titik investigasi yang ditetapkan Ombudsman, yakni Tanah Abang, Stasiun Tebet, Stasium Jatinegara, Stasiun Manggarai, Setiabudi, Ambassador, dan Imperium.

Baca juga: Melihat Perdebatan PKL dan Satpol PP di Trotoar Tanah Abang

Adapun laporan investigasi telah disampaikan Ombudsman pada November 2017.

"Tujuh titik wilayah di mana potensial ada pedagang kaki lima, lalu ada potensial soal peran Satpol PP. Kami berharap Pak Gbernur segera melakukan perbaikan," ujar Ninik di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017).

Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu dan Adrianus Meliala bersama perwakilan institusi terkait di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu dan Adrianus Meliala bersama perwakilan institusi terkait di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017).

Dari investigasi yang dilakukan, Ombudsman masih menemukan adanya penataan PKL yang rawan praktik maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, pungutan liar dan pembiaran.

Hal itu dilakukan baik oleh oknum Satpol PP maupun oknum kelurahan dan kecamatan setempat.

Potensi maladministrasi tersebut, kata Ninik, berimbas pada tidak optimalnya peran Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah dan kebijakan Pemda.

Hasil investigasi lainnya adalah tidak optimalnya penertiban dan penataan PKL didorong oleh prilaku oknum Satpol PP sehingga terjadi ruang transaksional.

Perbuatan maladministrasi itu juga merugikan pihak PKL serta pengguna fasilitas umum.

Baca: Sandiaga Minta PKL Tanah Abang Banyak Berdoa agar Dagangannya Laris

Ninik menambahkan, hasil monitoring menunjukkan bahwa belum ada tindakan nyata dari Gubernur DKI dan Satpol PP DKI Jakarta terkait penertiban dan penataan PKL.

"Ombudsman RI tetap mendorong Gubernur DKI Jakarta untuk dapat melakukan perbaikan dalam hal kebijakan penataan dan penertiban PKL sehingga tidak terjadi maladministrasi pelayanan publik yang dapat merugikan masyarakat dan mencemarkan citra aparatur penyelenggara negara," papar Ninik.

Ombudsman juga memberikan sejumlah saran. Salah satunya, dengan melakukan evaluasi serta penaan sistem pengawasan kinerja Satpol PP untuk mendorong efektivitas pengawasan secara berjenjang.

Kompas TV Trotoar Tanah Abang belum steril dari pedagang kaki lima, masih terlihat pedagang yang melayani pembeli yang berada di trotoar.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com