Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/12/2017, 16:34 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyoroti penataan dan penertiban padagang kaki lima (PKL) di DKI Jakarta.

Hal itu menyusul adanya aduan dugaan maladministrasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait kegiatan penataan tersebut.

Wakil Ketua Ombudsman RI Ninik Rahayu menyebutkan, tujuh titik investigasi yang ditetapkan Ombudsman, yakni Tanah Abang, Stasiun Tebet, Stasium Jatinegara, Stasiun Manggarai, Setiabudi, Ambassador, dan Imperium.

Baca juga: Melihat Perdebatan PKL dan Satpol PP di Trotoar Tanah Abang

Adapun laporan investigasi telah disampaikan Ombudsman pada November 2017.

"Tujuh titik wilayah di mana potensial ada pedagang kaki lima, lalu ada potensial soal peran Satpol PP. Kami berharap Pak Gbernur segera melakukan perbaikan," ujar Ninik di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017).

Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu dan Adrianus Meliala bersama perwakilan institusi terkait di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Ombudsman Ninik Rahayu dan Adrianus Meliala bersama perwakilan institusi terkait di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017).

Dari investigasi yang dilakukan, Ombudsman masih menemukan adanya penataan PKL yang rawan praktik maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, pungutan liar dan pembiaran.

Hal itu dilakukan baik oleh oknum Satpol PP maupun oknum kelurahan dan kecamatan setempat.

Potensi maladministrasi tersebut, kata Ninik, berimbas pada tidak optimalnya peran Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah dan kebijakan Pemda.

Hasil investigasi lainnya adalah tidak optimalnya penertiban dan penataan PKL didorong oleh prilaku oknum Satpol PP sehingga terjadi ruang transaksional.

Perbuatan maladministrasi itu juga merugikan pihak PKL serta pengguna fasilitas umum.

Baca: Sandiaga Minta PKL Tanah Abang Banyak Berdoa agar Dagangannya Laris

Ninik menambahkan, hasil monitoring menunjukkan bahwa belum ada tindakan nyata dari Gubernur DKI dan Satpol PP DKI Jakarta terkait penertiban dan penataan PKL.

"Ombudsman RI tetap mendorong Gubernur DKI Jakarta untuk dapat melakukan perbaikan dalam hal kebijakan penataan dan penertiban PKL sehingga tidak terjadi maladministrasi pelayanan publik yang dapat merugikan masyarakat dan mencemarkan citra aparatur penyelenggara negara," papar Ninik.

Ombudsman juga memberikan sejumlah saran. Salah satunya, dengan melakukan evaluasi serta penaan sistem pengawasan kinerja Satpol PP untuk mendorong efektivitas pengawasan secara berjenjang.

Kompas TV Trotoar Tanah Abang belum steril dari pedagang kaki lima, masih terlihat pedagang yang melayani pembeli yang berada di trotoar.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa Rionald Soerjanto Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Penipuan di PT ARI

Terdakwa Rionald Soerjanto Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Penipuan di PT ARI

Nasional
Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Nasional
PDI-P Akui Sodorkan Nama Ke Presiden Terkait 'Reshuffle'

PDI-P Akui Sodorkan Nama Ke Presiden Terkait "Reshuffle"

Nasional
Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

Nasional
Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Nasional
Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies Capres, PDI-P: Itu Hak Partai

Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies Capres, PDI-P: Itu Hak Partai

Nasional
PN Jakarta Selatan Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo Dkk

PN Jakarta Selatan Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo Dkk

Nasional
Buntut Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Akan Revisi UU Koperasi

Buntut Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Akan Revisi UU Koperasi

Nasional
Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Nasional
Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.