Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Kritik Pemprov Jabar terkait Jalan Rusak di Parung Panjang

Kompas.com - 29/12/2017, 13:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyoroti rusaknya jalan di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Dari beberapa kali kunjungan langsung saya ke kecamatan Parung Panjang, kondisi jalan di sana sangat memprihatinkan. Hancur, berlubang parah. Apalagi ketika musim hujan, menjadi kubangan air yang membuat aktifitas warga semakin sulit," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/12/2017).

Selaku anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor, Fadli Zon melihat rusaknya jalanan di Parung Panjang sebagai problem penting yang harus direspon oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Jalan tersebut merupakan penyangga ekonomi masyarakat Bogor Barat. Kerusakan yang semakin parah, tidak hanya mengganggu aktifitas ekonomi warga, namun juga sering menyebabkan terjadinya kecelakaan, dan bahkan memicu aksi begal atau perampokan," kata politisi Partai Gerindra ini.

(Baca juga : Investasi Rp 200 Miliar, Perumnas Kembangkan Rumah di Parung Panjang)

Fadli menilai, dengan kondisi jalan tersebut, tak heran masyarakat Parung Panjang melakukan aksi demonstrasi pada 25 Desember lalu.

Dalam aksinya, masyarakat melakukan penutupan akses bagi truk tronton untuk melintas.

Penyebab utama rusaknya jalan, kata Fadli, karena banyak truk tronton yang melanggar kebijakan tonase yang ditetapkan.

Jalan tersebut adalah jalan provinsi dengan maksimal beban 20 ton. Tapi, truk yang melintas bisa memiliki beban hingga 40 ton.

"Ini melebihi Jumlah beban yang diizinkan. Akibatnya, jalan lebih cepat rusak dibandingkan usia efektifnya," kata dia.

(Baca juga : Pasar Induk Parung Panjang Bakal Dipindah ke Perumahan Perumnas)

Berdasarkan UU No.38/2004 tentang Jalan, lanjut Fadli, jalan di Parung Panjang masuk ke dalam status jalan provinsi.

Sebab, jalan itu menghubungkan antar Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Tangerang. Sehingga, perbaikan kerusakan jalan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Dan ini harus diperbaiki segera dengan kualitas yang baik," ujarnya.

Fadli juga berharap pemerintah provinsi bisa menindak tegas perusahaan pemilik truk yang membawa beban melebihi ketentuan.

Menurut dia, Pemprov bisa mencabut izin usaha perusahaan yang terus membandel.

"Setelah ada kedisiplinan soal tonase, pemerintah provinsi seharusnya dapat segera memperbaiki jalan sekaligus drainasenya. Kita berharap warga juga ikut menjaga perawatan jalan," ucap Fadli.

Kompas TV Masyarakat di Desa Riang Kabupaten Tabanan Bali mengeluhkan kondisi jalan di desa mereka.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com