LBH Masyarakat: Kebijakan Narkoba di Indonesia Butuh Arah, Bukan Darah

JAKARTA, KOMPAS.com - LBH Masyarakat mengecam keras sejumlah pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso, pada rilis pers akhir tahun BNN Rabu (27/12/2017) kemarin.

Pernyataan-pernyataan keras yang dilontarkan pada rilis pers tersebut tampak seperti sebuah upaya pencitraan heroik yang berlebihan, yang sesungguhnya tidak menolong upaya pengentasan kejahatan narkotika dalam tataran riil.

"Kebijakan narkoba di Indonesia butuh arah, bukan darah," kata Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat Yohan Misero dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/12/2017).

Yohan mencatat, dalam rilis pers BNN kemarin, Budi Waseso berkata bahwa ada 79 orang yang telah ditembak mati dan 58.365 orang yang ditangkap. Budi Waseso juga berkata bahwa ia berharap puluhan ribu orang ini melawan saat penangkapan atau penggerebekan sehingga BNN punya justifikasi untuk menembak mati mereka.

Baca juga : Budi Waseso: Pengedar Narkoba Tahun Baru Tak Lagi Ditangkap, tetapi Ditindak Tegas

Namun, LBH Masyarakat memandang apabila memang BNN serius untuk melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika, seharusnya BNN menghimpun informasi lebih banyak untuk mengungkap betapa luas peredaran gelap narkotika dilakukan.

"Hal ini tidak akan tercapai ketika orang yang dapat menyampaikan informasi ini dihilangkan nyawanya," kata Yohan.

Maka, lanjut Yohan, sejatinya menembak mati seorang terduga peredaran gelap narkotika adalah kemunduran terang-terangan dalam upaya pemberantasan. Langkah ini juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang gegabah atau gagah-gagahan belaka.

"Mengingat tembak mati akan memutus rantai informasi peredaran gelap narkotika, maka pertanyaannya adalah mengapa BNN justru ingin menutup informasi tersebut dari publik?" kata Yohan.

Baca juga : Budi Waseso Perintahkan Tangkap Pemilik Diskotek MG Hidup atau Mati

Menurut Yohan, Budi Waseso juga berkata bahwa ia lebih menyukai intervensi tembak mati daripada eksekusi hukuman mati karena lepas dari pro-kontra dan tidak berlarut-larut. Yohan menilai, pernyataan ini seakan disampaikan dengan maksud untuk mempercepat proses penindakan.

Yohan menegaskan, hal ini sesungguhnya tidak tepat sama sekali. Sebab, BNN adalah lembaga penegak hukum dan sudah seharusnya BNN menegakkan hukum dengan memperhatikan rambu-rambu yang sudah disediakan hukum.

"Prosedur hukum ada untuk melindungi masyarakat sipil dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Oleh karenanya hal ini wajib diperhatikan oleh BNN," ucap Yohan.

Yohan juga mengkritik pernyataan Budi Waseso yang menyebut eksekusi terpidana mati kasus narkoba dilakukan secara diam-diam dan baru disampaikan kepada publik setelah tiga tahun.

Baca juga : Budi Waseso: Petani Ganja di Aceh Hanya Dimanfaatkan Bandar Narkoba

Hal ini sesungguhnya sangat berbahaya karena membuat tindakan penegak hukum sulit dipantau publik, menghilangkan kesempatan keluarga untuk berinteraksi dengan terpidana, serta menempatkan Indonesia dalam sorotan dunia internasional lebih dalam ketika pihak kedutaan tidak dapat memantau nasib warga negaranya yang terancam hukuman mati.

Yohan mengatakan, LBH Masyarakat mendukung sepenuhnya tujuan BNN untuk mengentaskan peredaran gelap narkotika. Namun penting untuk menghormati hukum dan juga hak asasi manusia dalam konteks apapun.

"Sejarah menunjukan pada kita bahwa rezim-rezim yang zalim diawali dengan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran semacam ini," kata Yohan.