Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Pengganti Novanto Harus Bersih, Politisi Golkar Ini Protes

Kompas.com - 28/12/2017, 10:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng mengatakan, setiap kader partainya yang ada di DPR berpeluang menjadi ketua DPR.

Tak peduli apakah anggota Fraksi Golkar itu pernah menjadi saksi atau pernah disebut-sebut dalam sebuah kasus korupsi.

"Status hukumkan adalah kalau orang sudah menyandang status tersangka atau terdakwa. Setiap orang tidak bisa menghindar menjadi saksi apabila diminta keterangannya sebagai saksi," kata Mekeng saat dihubungi, Kamis (28/12/2017).

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng usai melapor di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (20/3/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng usai melapor di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (20/3/2017).
Hal ini disampaikan Mekeng menanggapi usulan dari politisi senior Partai Golkar, Hajriyanto Thohari.

Hajriyanto menyebutkan, ketua DPR pengganti Setya Novanto sebaiknya tidak pernah memiliki jejak masalah pada masa lalu, utamanya terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Politisi Senior Golkar: Ketua DPR Harus Bersih dari Masalah Korupsi

Bahkan, Hajriyanto berharap ketua DPR yang baru tak pernah sekali pun diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi.

Mekeng tak sependapat dengan usulan tersebut. Sebab, setiap orang tidak bisa menghindar untuk menjadi saksi apabila dimintai keterangannya dalam suatu kasus hukum.

Mereka yang dipanggil sebagai saksi belum tentu bersalah.

Baca juga: Pilih Ketua DPR Pengganti Novanto, Airlangga Cari Tokoh Senior

"Jadi, kalau jadi saksi sudah tidak boleh menjabat jabatan publik apa-apa, banyak pejabat publik juga harus mundur dari jabatannya dong, dari menteri, dari gubernur, dan lainnya. Sebab, banyak menteri di pemerintahan yang sudah dipanggil menjadi saksi berkali-kali masih tetap jadi menteri, kok," kata Ketua Komisi XI DPR ini.

Harus bersih

Sebelumnya, Hajriyanto Thohari mengatakan, pembenahan Partai Golkar harus dilakukan dengan revolusi besar-besaran.

Sebab, kasus hukum yang dialami Ketua Umum Setya Novanto, menurut Hajriyanto, sejatinya telah merusak kelembagaan partai.

Oleh karena itu, syarat utama pengganti Novanto harus sosok yang tidak pernah memiliki jejak masalah pada masa lalu, utamanya terkait dengan KPK.

Baca juga: Golkar Kesulitan Pilih Ketua DPR karena Banyak Kader Berkualitas

“Sosok yang menjabat ketua DPR harus bersih dari masalah korupsi. Walaupun hanya berstatus saksi (kasus korupsi), sebaiknya dicari orang yang benar-benar bersih,” kata Hajriyanto saat dihubungi, Senin (27/11/2017).

Dari beberapa nama yang muncul saat ini, Hajriyanto menilai, Sekretaris Fraksi Golkar DPR Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai kandidat yang paling layak menjadi ketua DPR.

“Hanya Agus yang sepanjang kariernya di DPR belum pernah bersentuhan dengan masalah hukum, terutama dengan KPK,” ucapnya.

Kompas TV Setelah menggelar Munaslub, Partai Golkar segera mengumumkan kadernya untuk duduk menjadi ketua DPR.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com