19 Kali Dalam Setahun, Jumlah Terbanyak OTT Selama KPK Eksis

Kompas.com - 27/12/2017, 19:44 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers Kinerja KPK Sepanjang 2017 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/12/2017) KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKetua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers Kinerja KPK Sepanjang 2017 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/12/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 19 kali selama 2017. Jumlah tersebut tertinggi dalam sejarah KPK. Bahkan, dalam medio Agustus hingga September 2017, ada enam OTT dilakukan dalam waktu berdekatan.

"Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2017 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri," ujar Basaria dalam paparan kinerja KPK selama 2017 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Dari 19 kasus tersebut, KPK telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari aparat penegak hukum, anggota legislatif, hingga kepala daerah. Jumlah tersebut, kata Basaria, belum termasuk tersangka yang ditetapkan dari hasil pengembangan perkara.

Baca juga : KPK Gelar Operasi Tangkap Tangan di Nganjuk, Jawa Timur

Basaria mengatakan, selama 2017, KPK menangani 114 kasus di tingkat penyelidikan. Sementara di tingkat penyidikan sebanyak 118 kasus.

"Dan 94 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya," kata Basaria.

Di samping itu, dalam setahun, KPK melakukan eksekusi terhadap 76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca juga : Kronologi Operasi Tangkap Tangan Bupati Batubara oleh KPK

Jika dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 93 perkara. Diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 15 perkara. Sementara itu, kasus pencucian uang yang ditangani sebanyak lima perkara.

Basaria mengatakan, berdasarkan tingkat jabatan, ada 43 perkara yang melibatkan pejabat eselon I hingga IV.

"27 perkara melibatkan swasta serta 20 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD," kata Basaria.

Selebihnya, yakni 12 perkara melibatkan bupati, walikota, dan wakilnya.

Tak hanya pidana pada manusia, KPK juga meningkatkan status satu perkara dengan subjek hukum korporasi ke tingkat penyidikan.

PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring, melalui pengurusnya diduga bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara sekitar Rp 25 miliar dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010 senilai sekitar Rp 138 miliar.

Kompas TV Operasi Tangkap Tangan di Jambi membuat pihak KPK kecewa, karena sebelumnya sudah memperingatkan pemerintah Jambi untuk serius dalam APBD.


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X