Kompas.com - 27/12/2017, 13:41 WIB
Meski berada di tengah kebun sawit diwilayah terpencil perbatasan Indonesia – Malaysia, namun SMKN 1 Seimenggaris merupakan satu satunya sekolah yang menerapkan full day scholl di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Melalui full day school siswa justru terpacu membuat inovasi, sementara hari Sabut dan Minggu siswa dan guru memiliki waktu kebersamaan yang lebih banyak dengan keluarga. KOMPAS.com/SUKOCOMeski berada di tengah kebun sawit diwilayah terpencil perbatasan Indonesia – Malaysia, namun SMKN 1 Seimenggaris merupakan satu satunya sekolah yang menerapkan full day scholl di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Melalui full day school siswa justru terpacu membuat inovasi, sementara hari Sabut dan Minggu siswa dan guru memiliki waktu kebersamaan yang lebih banyak dengan keluarga.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan lima hari sekolah atau yang lebih dikenal dengan istilah "Full Day School" menjadi catatan kritis kedua dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) terkait kebijakan di dunia pendidikan.

Catatan kritis pertama FSGI adalah tentang sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang langsung diterapkan 100 persen di seluruh Indonesia.

(Baca juga: Sistem Zonasi Langgar Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan)

Kebijakan "Full Day School", kata Sekjen FSGI Heru Purnomo, memicu kontroversi selama berbulan-bulan hingga dikeluarkannya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah.

Pro dan kontra diakhiri oleh Presiden dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Meski begitu, Heru menilai, penilaian PPK yang langsung diimplementasikan pada tahun ajaran 2017/2018 juga menimbulkan kesulitan tersendiri bagi guru dan sejumlah sekolah.

(Baca juga : Federasi Serikat Guru: 2017, Kekerasan di Dunia Pendidikan Makin Masif)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Misalnya, hampir di seluruh SMA unggulan di kota Mataram, NTB tidak bisa bagi rapor pada Sabtu, 16 Desember 2017 lantaran para guru kesulitan menyelesaikan proses penilaian PPK yang sangat rumit.

Hal tersebut disebabkan minimnya sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah terhadap guru, termasuk pengintegrasian PPK dalam Kurikulum 2013.

Dengan demikian, PPK sekedar muncul secara administratif dalam dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru.

"Yang terjadi penilaian sikap yang merupakan implementasi PPK justru mengalami reduksi makna, sebab guru-guru melakukan penilaian PPK terkesan “asal-asalan”. Karena terkait dengan mendesaknya waktu untuk menginput nilai, apalagi bagi sekolah yang sudah menggunakan e-rapor," kata Heru dalam keterangan tertulis, Rabu (27/12/2017).

Ia berharap pemerintah mengevaluasi sistem penilaian berbasis PPK dalam Kurikulum 2013. Karena kurangnya sosialisasi, waktu yang mepet menginput nilai dan banyaknya indikator untuk mengukur sikap spiritual dan sosial, sehingga penilaian terkesan asal-asalan dan kurang valid.

Kompas TV Aksi unjuk rasa dilakukan warga pada Senin (28/08) pagi di Alun - Alun Kabupaten Batang, Jawa Tengah
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

[POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

Nasional
Daftar Kabupaten/Kota Berkatagori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

Daftar Kabupaten/Kota Berkatagori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

Nasional
Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

Nasional
Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

Nasional
Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Nasional
Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Nasional
Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

Nasional
OTT di Riau, Ketua KPK: Tim Masih di Lapangan

OTT di Riau, Ketua KPK: Tim Masih di Lapangan

Nasional
Saat Melaksanakan Tugas, Polisi Diminta Lindungi Hak Privasi Warga

Saat Melaksanakan Tugas, Polisi Diminta Lindungi Hak Privasi Warga

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 1 November, Ini Aturan Naik Kereta hingga Pesawat

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 1 November, Ini Aturan Naik Kereta hingga Pesawat

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Perjalanan Domestik bagi Sopir Logistik

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Perjalanan Domestik bagi Sopir Logistik

Nasional
PPKM Diperpanjang, Kapasitas 'Dine In' dan Jam Buka Resto-Kafe Masih Dibatasi

PPKM Diperpanjang, Kapasitas "Dine In" dan Jam Buka Resto-Kafe Masih Dibatasi

Nasional
Aturan PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Mal 50 Persen, Tempat Permainan Anak di Mal Dibolehkan

Aturan PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Mal 50 Persen, Tempat Permainan Anak di Mal Dibolehkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.