Pro Kontra Full Day School Diakhiri, Kebijakan PPK Tuai Masalah Baru - Kompas.com

Pro Kontra Full Day School Diakhiri, Kebijakan PPK Tuai Masalah Baru

Kompas.com - 27/12/2017, 13:41 WIB
Meski berada di tengah kebun sawit diwilayah terpencil perbatasan Indonesia – Malaysia, namun SMKN 1 Seimenggaris merupakan satu satunya sekolah yang menerapkan full day scholl di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Melalui full day school siswa justru terpacu membuat inovasi, sementara hari Sabut dan Minggu siswa dan guru memiliki waktu kebersamaan yang lebih banyak dengan keluarga.KOMPAS.com/SUKOCO Meski berada di tengah kebun sawit diwilayah terpencil perbatasan Indonesia – Malaysia, namun SMKN 1 Seimenggaris merupakan satu satunya sekolah yang menerapkan full day scholl di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Melalui full day school siswa justru terpacu membuat inovasi, sementara hari Sabut dan Minggu siswa dan guru memiliki waktu kebersamaan yang lebih banyak dengan keluarga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan lima hari sekolah atau yang lebih dikenal dengan istilah " Full Day School" menjadi catatan kritis kedua dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) terkait kebijakan di dunia pendidikan.

Catatan kritis pertama FSGI adalah tentang sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang langsung diterapkan 100 persen di seluruh Indonesia.

(Baca juga: Sistem Zonasi Langgar Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan)

Kebijakan "Full Day School", kata Sekjen FSGI Heru Purnomo, memicu kontroversi selama berbulan-bulan hingga dikeluarkannya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah.

Pro dan kontra diakhiri oleh Presiden dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Meski begitu, Heru menilai, penilaian PPK yang langsung diimplementasikan pada tahun ajaran 2017/2018 juga menimbulkan kesulitan tersendiri bagi guru dan sejumlah sekolah.

(Baca juga : Federasi Serikat Guru: 2017, Kekerasan di Dunia Pendidikan Makin Masif)

Misalnya, hampir di seluruh SMA unggulan di kota Mataram, NTB tidak bisa bagi rapor pada Sabtu, 16 Desember 2017 lantaran para guru kesulitan menyelesaikan proses penilaian PPK yang sangat rumit.

Hal tersebut disebabkan minimnya sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah terhadap guru, termasuk pengintegrasian PPK dalam Kurikulum 2013.

Dengan demikian, PPK sekedar muncul secara administratif dalam dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru.

"Yang terjadi penilaian sikap yang merupakan implementasi PPK justru mengalami reduksi makna, sebab guru-guru melakukan penilaian PPK terkesan “asal-asalan”. Karena terkait dengan mendesaknya waktu untuk menginput nilai, apalagi bagi sekolah yang sudah menggunakan e-rapor," kata Heru dalam keterangan tertulis, Rabu (27/12/2017).

Ia berharap pemerintah mengevaluasi sistem penilaian berbasis PPK dalam Kurikulum 2013. Karena kurangnya sosialisasi, waktu yang mepet menginput nilai dan banyaknya indikator untuk mengukur sikap spiritual dan sosial, sehingga penilaian terkesan asal-asalan dan kurang valid.

Kompas TV Aksi unjuk rasa dilakukan warga pada Senin (28/08) pagi di Alun - Alun Kabupaten Batang, Jawa Tengah


EditorDiamanty Meiliana
Komentar

Terkini Lainnya

Jokowi Akui Mahfud MD, TGB dan Airlangga Masuk Bursa Cawapresnya

Jokowi Akui Mahfud MD, TGB dan Airlangga Masuk Bursa Cawapresnya

Nasional
Pj Gubernur Jabar Lihat Kesiapan Stadion Patriot Bekasi untuk Asian Games

Pj Gubernur Jabar Lihat Kesiapan Stadion Patriot Bekasi untuk Asian Games

Megapolitan
Siswi Sekolah di Wilayah Australia Ini Boleh Pakai Celana Pendek

Siswi Sekolah di Wilayah Australia Ini Boleh Pakai Celana Pendek

Internasional
Bea Cukai Ngurah Rai Gagalkan Penyelundupan 600.000 Butir Pil Bahan Baku Sabu

Bea Cukai Ngurah Rai Gagalkan Penyelundupan 600.000 Butir Pil Bahan Baku Sabu

Regional
Pasca Bom Surabaya, Polri Tangkap 197 Terduga Teroris, 20 di Antaranya Tewas

Pasca Bom Surabaya, Polri Tangkap 197 Terduga Teroris, 20 di Antaranya Tewas

Nasional
Kapolri: Kasus di Yogya dan Indramayu Bukan Serangan, tetapi Perlawanan Teroris

Kapolri: Kasus di Yogya dan Indramayu Bukan Serangan, tetapi Perlawanan Teroris

Nasional
MA Batalkan Peran Paralegal dalam Memberi Bantuan Hukum

MA Batalkan Peran Paralegal dalam Memberi Bantuan Hukum

Nasional
Italia Izinkan Migran Berlabuh di Sisilia

Italia Izinkan Migran Berlabuh di Sisilia

Internasional
Identitas Mayat Perempuan Dalam Karung Mengapung di Sungai Terungkap

Identitas Mayat Perempuan Dalam Karung Mengapung di Sungai Terungkap

Regional
Dinas Lingkungan Hidup Kerahkan 1.000 Pasukan Oranye Saat Asian Games

Dinas Lingkungan Hidup Kerahkan 1.000 Pasukan Oranye Saat Asian Games

Megapolitan
Anggota Damkar Meninggal Setelah Padamkan Kebakaran di Sunter Agung

Anggota Damkar Meninggal Setelah Padamkan Kebakaran di Sunter Agung

Megapolitan
Menengok Persiapan Infrastruktur di DKI untuk Sambut Asian Games 2018

Menengok Persiapan Infrastruktur di DKI untuk Sambut Asian Games 2018

Megapolitan
Juara Piala Dunia, Perancis Panen Ucapan Selamat dari Pemimpin Negara

Juara Piala Dunia, Perancis Panen Ucapan Selamat dari Pemimpin Negara

Internasional
Perburuan Polisi Menangkap Teroris di Yogyakarta dan Indramayu

Perburuan Polisi Menangkap Teroris di Yogyakarta dan Indramayu

Nasional
Kini Ada LRT di Palembang, Seperti Apa Kisah Kereta Api di Sumatera pada Masa Lalu?

Kini Ada LRT di Palembang, Seperti Apa Kisah Kereta Api di Sumatera pada Masa Lalu?

Nasional

Close Ads X