Kompas.com - 26/12/2017, 21:25 WIB
Ilustrasi Pemilu SERAMBI/M ANSHARIlustrasi Pemilu
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa bulan ke depan, sebanyak 171 daerah akan menghelat pemilihan kepala daerah serentak. Kesiapan penyelenggara pun menjadi kunci penting, agar kejadian-kejadian tak diinginkan di pilkada tahun-tahun sebelumnya tidak kembali terulang.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) supaya sukses menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018.

Pertama, terkait dengan kapasitas dan kompetensi petugas penyelenggara di lapangan, baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Baca juga : Jumlah Pemilih Potensial Pilkada Serentak 2018 Capai 160 Juta Jiwa

"Belajar di Pilkada 2017 di DKI Jakarta, sempat terjadi kisruh karena persoalan penguasaan aturan yang tak komprehensif," kata Titi kepada Kompas.com, Selasa (26/12/2017).

Sehingga rekomendasinya yaitu KPU RI harus benar-benar memastikan jajarannya di lapangan mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis yang baik.

Apalagi, lanjut Titi, Pilkada Serentak 2018 melibatkan lebih dari 160 juta pemilih, atau lebih dari 80 persen pemilih seluruh Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, soal hak pilih warga. Titi menuturkan, KPU RI semestinya bisa mengantisipasi secara optimal karut-marut perekaman kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Baca juga : Pilkada Serentak 2018, Papua Peringkat Satu Daerah Paling Rawan

Dengan demikian, tidak ada warga negara yang terciderai hak konstitusionalnya, hanya karena masalah perekaman e-KTP yang tidak tuntas, serta kompleksitas penggunaan surat keterangan (Suket).

"Terutama di daerah yang kompetisinya sengit, masalah penggunaan Suket bisa berujung kisruh dan konflik antar-peserta," ucap Titi.

Ketiga, soal potensi konflik dan benturan antarparpol dan pendukung di Papua. Titi menuturkan, agar potensi konflik bisa diminimalisasi, maka harus ada upaya pencegahan dan antisipasi sejak awal.

"Apalagi berkaca dari pilkada 2017, pilkada di Papua adalah yang paling banyak menimbulkan kisruh dan konflik," pungkasnya.

Kompas TV Menjelang tahun politik Presiden Joko Widodo berulang-ulang mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah gara-gara beda pilihan dalam Pilkada.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Nasional
Usai Diperiksa KPK Selama 7 Jam, Istri Dodi Alex Noerdin Bungkam

Usai Diperiksa KPK Selama 7 Jam, Istri Dodi Alex Noerdin Bungkam

Nasional
Azis Mengaku Cari Tahu Latar Belakang Robin Patuju lewat LO di KPK

Azis Mengaku Cari Tahu Latar Belakang Robin Patuju lewat LO di KPK

Nasional
Selain Bali, Pemerintah Akan Buka Pariwisata untuk Turis Mancanegara di Daerah Lain secara Bertahap

Selain Bali, Pemerintah Akan Buka Pariwisata untuk Turis Mancanegara di Daerah Lain secara Bertahap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.