Tiga Kebijakan di Bidang Pendidikan Ini Dikritik Federasi Serikat Guru

Kompas.com - 26/12/2017, 17:29 WIB
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo (kanan) dan Wasekjen FSGI/Ketua Umum SEGI Jakarta Satriawan Salim (kiri) dalam sebuah diskusi catatan akhir tahun pendidikan sepanjang 2017, di LBH Jakarta, Selasa (26/12/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATISekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo (kanan) dan Wasekjen FSGI/Ketua Umum SEGI Jakarta Satriawan Salim (kiri) dalam sebuah diskusi catatan akhir tahun pendidikan sepanjang 2017, di LBH Jakarta, Selasa (26/12/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia ( FSGI) memberikan catatan kritis terhadap tiga kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang dikeluarkan sepanjang 2017.

Ketiga kebijakan tersebut yakni kebijakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan zonasi, kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), serta kebijakan Kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

1. Kebijakan Sistem PPDB Online dengan Zonasi

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriawan Salim menuturkan, kebijakan sistem PPDB online dengan zonasi menuai banyak masalah, terutama di daerah kabupaten/kota yang minim sekolah negerinya.

Satriawan mengatakan, akibat sistem PPDB online dengan zonasi, banyak anak di Gresik yang tidak bisa bersekolah di sekolah negeri.

"Akibat sistem PPDB online dengan zonasi, peluang mereka untuk diterima di sekolah negeri dari kecamatan terdekat hanya 5 persen. Ini karena jumlah sekolah negeri tidak tersebar merata," kata Satriawan dalam diskusi yang digelar di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Selasa (26/12/2017).

(Baca juga: Terapkan Sistem Zonasi, Mendikbud Harap Semua Sekolah Kebagian Murid)

Sistem PPDB online dengan zonasi juga menyisakan masalah di kota Medan hingga sekarang. Pasalnya, Dinas Pendidikan Sumatera Utara mengizinkan penerimaan siswa tambahan di luar sistem PPDB online.

Satriawan mencontohkan, dua kasus yang terjadi di SMA Negeri 2 Kota Medan dan SMA Negeri 13 Kota Medan. Di SMA Negeri 2 Kota Medan ada 180 siswa tambahan di luar sistem PPDB online.

Siswa tambahan ini dikenakan biaya Rp 10 juta per anak. Namun, setelah diterima, mereka dianggap sebagai siswa ilegal lantaran tidak masuk melalui jalur yang ditetapkan.

Demikian halnya dengan yang terjadi di SMA Negeri 13 Kota Medan. Satriawan menuturkan, ada sekitar 70-an siswa yang masuk lewat jalur non-PPDB online.

Belakangan, mereka juga dinyatakan bermasalah dan terancam dikeluarkan atau dipindahkan ke sekolah swasta lain.

"Bagi kami, kebijakan ini sangat kontradiktif dan sangat tidak melindungi hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan," kata dia.

FSGI pun meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini. Di samping itu, perlu adanya pemetaan yang utuh, valid, dan komprehensif terkait pembagian zonasi.

Sehingga anak-anak di kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri, mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk bersekolah di sekolah negeri.

(Baca juga: Terima Keluhan Sistem Zonasi, Menteri Muhadjir Minta Semua Pihak Bersabar)

Seorang Guru Garis Depan Sahril Anci bersama para muridnya di Manokwari Selatan, Papua Barat. Sahril merupakan GGD angkatan pertama yang ditugaskan ke Papua Barat.Dok. Sahril Anci Seorang Guru Garis Depan Sahril Anci bersama para muridnya di Manokwari Selatan, Papua Barat. Sahril merupakan GGD angkatan pertama yang ditugaskan ke Papua Barat.
2. Kebijakan PPK

Kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) yang dilahirkan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 juga tak luput dari catatan kritis FSGI. Padahal kebijakan PPK ini dikeluarkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas pro-kontra Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah.

Menurut Satriawan, kebijakan PPK ini sulit diimplementasikan oleh para guru.

"Hampir di seluruh sekolah unggulan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tidak bisa membagikan rapor sesuai jadwal, 16 Desember 2017, lantaran para guru kesulitan menyelesaikan proses penilaian yang rumit," kata Satriawan.

(Baca juga: Pendidikan Karakter dan Keteladanan Guru Jadi Tema Utama Hari Guru)

Dalam menerapkan PPK ini, guru harus memasukkan penilaian karakter ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Ada lima nilai (values) PPK yakni cinta tanah air, religius, kemandirian, integritas, dan gotong royong.

Masing-masing nilai mempunyai belasan indikator yang harus dinilai oleh para guru. Satriawan menambahkan, padahal satu orang guru bisa mengajar hingga 300 siswa.

"Dia harus input banyak nilai. Bayangkan. Jadi, cukup berat," kata Satriawan.

Namun, dia menegaskan, FSGI bukan menolak kebijakan PPK itu sendiri. Hanya saja, FSGI memberikan masukan agar ada model e-rapor yang mempermudah guru dalam input nilai.

Sehingga, kata dia, bisa dihindari input nilai secara asal-asalan.

Sertifikasi Guru SMK yag diselenggarakan diler Honda Wahana.Istimewa Sertifikasi Guru SMK yag diselenggarakan diler Honda Wahana.
3. Kebijakan Kurikulum 2013 untuk SMK

Kebijakan Kurikulum 2013 untuk SMK yang mengakibatkan perubahan kode mata pelajaran ternyata berdampak terhadap penerimaan Tunjang Profesi Pendidik (TPP).

Contohnya, kata Satriawan, di Tasikmalaya banyak guru dan Kepala Sekolah SMK hanya mendapat satu bulan TPP, yang harusnya mendapat enam bulan TPP. Hal ini dikarenakan adanya masa transisi kurikulum dan tidak sinkronnya kebijakan di level pusat (Kemendikbud) dengan dinas di provinsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X