Tiga Kebijakan di Bidang Pendidikan Ini Dikritik Federasi Serikat Guru

Kompas.com - 26/12/2017, 17:29 WIB
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo (kanan) dan Wasekjen FSGI/Ketua Umum SEGI Jakarta Satriawan Salim (kiri) dalam sebuah diskusi catatan akhir tahun pendidikan sepanjang 2017, di LBH Jakarta, Selasa (26/12/2017).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo (kanan) dan Wasekjen FSGI/Ketua Umum SEGI Jakarta Satriawan Salim (kiri) dalam sebuah diskusi catatan akhir tahun pendidikan sepanjang 2017, di LBH Jakarta, Selasa (26/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia ( FSGI) memberikan catatan kritis terhadap tiga kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang dikeluarkan sepanjang 2017.

Ketiga kebijakan tersebut yakni kebijakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan zonasi, kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), serta kebijakan Kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

1. Kebijakan Sistem PPDB Online dengan Zonasi

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriawan Salim menuturkan, kebijakan sistem PPDB online dengan zonasi menuai banyak masalah, terutama di daerah kabupaten/kota yang minim sekolah negerinya.


Satriawan mengatakan, akibat sistem PPDB online dengan zonasi, banyak anak di Gresik yang tidak bisa bersekolah di sekolah negeri.

"Akibat sistem PPDB online dengan zonasi, peluang mereka untuk diterima di sekolah negeri dari kecamatan terdekat hanya 5 persen. Ini karena jumlah sekolah negeri tidak tersebar merata," kata Satriawan dalam diskusi yang digelar di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Selasa (26/12/2017).

(Baca juga: Terapkan Sistem Zonasi, Mendikbud Harap Semua Sekolah Kebagian Murid)

Sistem PPDB online dengan zonasi juga menyisakan masalah di kota Medan hingga sekarang. Pasalnya, Dinas Pendidikan Sumatera Utara mengizinkan penerimaan siswa tambahan di luar sistem PPDB online.

Satriawan mencontohkan, dua kasus yang terjadi di SMA Negeri 2 Kota Medan dan SMA Negeri 13 Kota Medan. Di SMA Negeri 2 Kota Medan ada 180 siswa tambahan di luar sistem PPDB online.

Siswa tambahan ini dikenakan biaya Rp 10 juta per anak. Namun, setelah diterima, mereka dianggap sebagai siswa ilegal lantaran tidak masuk melalui jalur yang ditetapkan.

Demikian halnya dengan yang terjadi di SMA Negeri 13 Kota Medan. Satriawan menuturkan, ada sekitar 70-an siswa yang masuk lewat jalur non-PPDB online.

Belakangan, mereka juga dinyatakan bermasalah dan terancam dikeluarkan atau dipindahkan ke sekolah swasta lain.

"Bagi kami, kebijakan ini sangat kontradiktif dan sangat tidak melindungi hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan," kata dia.

FSGI pun meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini. Di samping itu, perlu adanya pemetaan yang utuh, valid, dan komprehensif terkait pembagian zonasi.

Sehingga anak-anak di kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri, mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk bersekolah di sekolah negeri.

(Baca juga: Terima Keluhan Sistem Zonasi, Menteri Muhadjir Minta Semua Pihak Bersabar)

Seorang Guru Garis Depan Sahril Anci bersama para muridnya di Manokwari Selatan, Papua Barat. Sahril merupakan GGD angkatan pertama yang ditugaskan ke Papua Barat.Dok. Sahril Anci Seorang Guru Garis Depan Sahril Anci bersama para muridnya di Manokwari Selatan, Papua Barat. Sahril merupakan GGD angkatan pertama yang ditugaskan ke Papua Barat.
2. Kebijakan PPK

Kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) yang dilahirkan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 juga tak luput dari catatan kritis FSGI. Padahal kebijakan PPK ini dikeluarkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas pro-kontra Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah.

Menurut Satriawan, kebijakan PPK ini sulit diimplementasikan oleh para guru.

"Hampir di seluruh sekolah unggulan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tidak bisa membagikan rapor sesuai jadwal, 16 Desember 2017, lantaran para guru kesulitan menyelesaikan proses penilaian yang rumit," kata Satriawan.

(Baca juga: Pendidikan Karakter dan Keteladanan Guru Jadi Tema Utama Hari Guru)

Dalam menerapkan PPK ini, guru harus memasukkan penilaian karakter ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Ada lima nilai (values) PPK yakni cinta tanah air, religius, kemandirian, integritas, dan gotong royong.

Masing-masing nilai mempunyai belasan indikator yang harus dinilai oleh para guru. Satriawan menambahkan, padahal satu orang guru bisa mengajar hingga 300 siswa.

"Dia harus input banyak nilai. Bayangkan. Jadi, cukup berat," kata Satriawan.

Namun, dia menegaskan, FSGI bukan menolak kebijakan PPK itu sendiri. Hanya saja, FSGI memberikan masukan agar ada model e-rapor yang mempermudah guru dalam input nilai.

Sehingga, kata dia, bisa dihindari input nilai secara asal-asalan.

Sertifikasi Guru SMK yag diselenggarakan diler Honda Wahana.Istimewa Sertifikasi Guru SMK yag diselenggarakan diler Honda Wahana.
3. Kebijakan Kurikulum 2013 untuk SMK

Kebijakan Kurikulum 2013 untuk SMK yang mengakibatkan perubahan kode mata pelajaran ternyata berdampak terhadap penerimaan Tunjang Profesi Pendidik (TPP).

Contohnya, kata Satriawan, di Tasikmalaya banyak guru dan Kepala Sekolah SMK hanya mendapat satu bulan TPP, yang harusnya mendapat enam bulan TPP. Hal ini dikarenakan adanya masa transisi kurikulum dan tidak sinkronnya kebijakan di level pusat (Kemendikbud) dengan dinas di provinsi.


Page:
EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Melalui Anaknya, Seorang Ibu Sumbang Sandiaga Uno Rp 500.000

Melalui Anaknya, Seorang Ibu Sumbang Sandiaga Uno Rp 500.000

Regional
Dukung Ma'ruf Amin, Ketua PWNU Jatim Sebut Masa Depan Negara di Tangan NU

Dukung Ma'ruf Amin, Ketua PWNU Jatim Sebut Masa Depan Negara di Tangan NU

Regional
Akar Masalah Mandeknya Dunia Riset Tanah Air Dinilai Belum Tersentuh Kedua Paslon

Akar Masalah Mandeknya Dunia Riset Tanah Air Dinilai Belum Tersentuh Kedua Paslon

Nasional
Menyangkut Masa Depan Bangsa, Pengamat Kecewa Imunisasi Tak Dibicarakan di Debat Ketiga

Menyangkut Masa Depan Bangsa, Pengamat Kecewa Imunisasi Tak Dibicarakan di Debat Ketiga

Nasional
Pengungsi Banjir Bandang di Jayapura Butuh Selimut dan Tenda

Pengungsi Banjir Bandang di Jayapura Butuh Selimut dan Tenda

Regional
Terbukti Bersalah, Mantan Direktur Keuangan Pertamina Tak Dihukum Uang Pengganti

Terbukti Bersalah, Mantan Direktur Keuangan Pertamina Tak Dihukum Uang Pengganti

Nasional
Atasi Pengangguran, Kedua Paslon Dinilai Tak Manfaatkan Infrastruktur yang Ada

Atasi Pengangguran, Kedua Paslon Dinilai Tak Manfaatkan Infrastruktur yang Ada

Nasional
2 Jenazah WNA Malaysia Korban Longsoran Air Terjun di Lombok Dipulangkan

2 Jenazah WNA Malaysia Korban Longsoran Air Terjun di Lombok Dipulangkan

Regional
Korban Ungkap Teroris di Selandia Baru Bingung dengan Denah Masjid

Korban Ungkap Teroris di Selandia Baru Bingung dengan Denah Masjid

Internasional
Ketika Matematika Digunakan untuk Menangani Wabah Penyakit

Ketika Matematika Digunakan untuk Menangani Wabah Penyakit

Edukasi
Polisi Tangkap 2 Penjambret Mahasiswi di Kupang, 1 Pelaku Ditembak

Polisi Tangkap 2 Penjambret Mahasiswi di Kupang, 1 Pelaku Ditembak

Regional
KPK Temukan Uang di Ruangan Menterinya, Ini Tanggapan Kementerian Agama

KPK Temukan Uang di Ruangan Menterinya, Ini Tanggapan Kementerian Agama

Nasional
Menurut Pengamat, Ini Alasan Mengapa Ma'ruf Tampil 'di Luar Ekspektasi' saat Debat Ketiga

Menurut Pengamat, Ini Alasan Mengapa Ma'ruf Tampil "di Luar Ekspektasi" saat Debat Ketiga

Nasional
Kekerasan Seksual Itu Bernama 'Revenge Porn', Apa Itu? Ini 6 Tandanya

Kekerasan Seksual Itu Bernama "Revenge Porn", Apa Itu? Ini 6 Tandanya

Edukasi
Banjir di Gunungkidul, Puluhan Kepala Keluarga Masih Mengungsi

Banjir di Gunungkidul, Puluhan Kepala Keluarga Masih Mengungsi

Regional

Close Ads X