Tiga Kebijakan di Bidang Pendidikan Ini Dikritik Federasi Serikat Guru

Kompas.com - 26/12/2017, 17:29 WIB
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo (kanan) dan Wasekjen FSGI/Ketua Umum SEGI Jakarta Satriawan Salim (kiri) dalam sebuah diskusi catatan akhir tahun pendidikan sepanjang 2017, di LBH Jakarta, Selasa (26/12/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATISekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo (kanan) dan Wasekjen FSGI/Ketua Umum SEGI Jakarta Satriawan Salim (kiri) dalam sebuah diskusi catatan akhir tahun pendidikan sepanjang 2017, di LBH Jakarta, Selasa (26/12/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan catatan kritis terhadap tiga kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang dikeluarkan sepanjang 2017.

Ketiga kebijakan tersebut yakni kebijakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan zonasi, kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), serta kebijakan Kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

1. Kebijakan Sistem PPDB Online dengan Zonasi

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriawan Salim menuturkan, kebijakan sistem PPDB online dengan zonasi menuai banyak masalah, terutama di daerah kabupaten/kota yang minim sekolah negerinya.

Satriawan mengatakan, akibat sistem PPDB online dengan zonasi, banyak anak di Gresik yang tidak bisa bersekolah di sekolah negeri.

"Akibat sistem PPDB online dengan zonasi, peluang mereka untuk diterima di sekolah negeri dari kecamatan terdekat hanya 5 persen. Ini karena jumlah sekolah negeri tidak tersebar merata," kata Satriawan dalam diskusi yang digelar di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Selasa (26/12/2017).

(Baca juga: Terapkan Sistem Zonasi, Mendikbud Harap Semua Sekolah Kebagian Murid)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sistem PPDB online dengan zonasi juga menyisakan masalah di kota Medan hingga sekarang. Pasalnya, Dinas Pendidikan Sumatera Utara mengizinkan penerimaan siswa tambahan di luar sistem PPDB online.

Satriawan mencontohkan, dua kasus yang terjadi di SMA Negeri 2 Kota Medan dan SMA Negeri 13 Kota Medan. Di SMA Negeri 2 Kota Medan ada 180 siswa tambahan di luar sistem PPDB online.

Siswa tambahan ini dikenakan biaya Rp 10 juta per anak. Namun, setelah diterima, mereka dianggap sebagai siswa ilegal lantaran tidak masuk melalui jalur yang ditetapkan.

Demikian halnya dengan yang terjadi di SMA Negeri 13 Kota Medan. Satriawan menuturkan, ada sekitar 70-an siswa yang masuk lewat jalur non-PPDB online.

Belakangan, mereka juga dinyatakan bermasalah dan terancam dikeluarkan atau dipindahkan ke sekolah swasta lain.

"Bagi kami, kebijakan ini sangat kontradiktif dan sangat tidak melindungi hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan," kata dia.

FSGI pun meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini. Di samping itu, perlu adanya pemetaan yang utuh, valid, dan komprehensif terkait pembagian zonasi.

Sehingga anak-anak di kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri, mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk bersekolah di sekolah negeri.

(Baca juga: Terima Keluhan Sistem Zonasi, Menteri Muhadjir Minta Semua Pihak Bersabar)

Seorang Guru Garis Depan Sahril Anci bersama para muridnya di Manokwari Selatan, Papua Barat. Sahril merupakan GGD angkatan pertama yang ditugaskan ke Papua Barat.Dok. Sahril Anci Seorang Guru Garis Depan Sahril Anci bersama para muridnya di Manokwari Selatan, Papua Barat. Sahril merupakan GGD angkatan pertama yang ditugaskan ke Papua Barat.
2. Kebijakan PPK

Kebijakan Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) yang dilahirkan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 juga tak luput dari catatan kritis FSGI. Padahal kebijakan PPK ini dikeluarkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas pro-kontra Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah.

Menurut Satriawan, kebijakan PPK ini sulit diimplementasikan oleh para guru.

"Hampir di seluruh sekolah unggulan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tidak bisa membagikan rapor sesuai jadwal, 16 Desember 2017, lantaran para guru kesulitan menyelesaikan proses penilaian yang rumit," kata Satriawan.

(Baca juga: Pendidikan Karakter dan Keteladanan Guru Jadi Tema Utama Hari Guru)

Dalam menerapkan PPK ini, guru harus memasukkan penilaian karakter ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Ada lima nilai (values) PPK yakni cinta tanah air, religius, kemandirian, integritas, dan gotong royong.

Masing-masing nilai mempunyai belasan indikator yang harus dinilai oleh para guru. Satriawan menambahkan, padahal satu orang guru bisa mengajar hingga 300 siswa.

"Dia harus input banyak nilai. Bayangkan. Jadi, cukup berat," kata Satriawan.

Namun, dia menegaskan, FSGI bukan menolak kebijakan PPK itu sendiri. Hanya saja, FSGI memberikan masukan agar ada model e-rapor yang mempermudah guru dalam input nilai.

Sehingga, kata dia, bisa dihindari input nilai secara asal-asalan.

Sertifikasi Guru SMK yag diselenggarakan diler Honda Wahana.Istimewa Sertifikasi Guru SMK yag diselenggarakan diler Honda Wahana.
3. Kebijakan Kurikulum 2013 untuk SMK

Kebijakan Kurikulum 2013 untuk SMK yang mengakibatkan perubahan kode mata pelajaran ternyata berdampak terhadap penerimaan Tunjang Profesi Pendidik (TPP).

Contohnya, kata Satriawan, di Tasikmalaya banyak guru dan Kepala Sekolah SMK hanya mendapat satu bulan TPP, yang harusnya mendapat enam bulan TPP. Hal ini dikarenakan adanya masa transisi kurikulum dan tidak sinkronnya kebijakan di level pusat (Kemendikbud) dengan dinas di provinsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Respons Budi Arie Usai Dilaporkan ke Polisi | Kasus Covid-19 Bertambah 37.284

[POPULER NASIONAL] Respons Budi Arie Usai Dilaporkan ke Polisi | Kasus Covid-19 Bertambah 37.284

Nasional
Tersangka Korupsi Asabri Ilham Wardhana Siregar Meninggal

Tersangka Korupsi Asabri Ilham Wardhana Siregar Meninggal

Nasional
UPDATE: Total 3,4 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Angka Kematian Masih Tinggi

UPDATE: Total 3,4 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Angka Kematian Masih Tinggi

Nasional
Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Nasional
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Nasional
Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Nasional
Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Nasional
Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X