Tak Lolos Administrasi KPU, Parpol Ini Berencana Ajukan Gugatan ke Bawaslu

Kompas.com - 25/12/2017, 21:18 WIB
Ilustrasi partai politik KOMPAS.com/ JunaediIlustrasi partai politik
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa Partai Indonesia Pekerja (PIKA) tak lolos penelitian administrasi dan sekaligus gagal lanjut ke tahap verifikasi faktual menjadi peserta Pemilu 2019.

Kuasa Hukum PIKA, Erizon Subara Tanjung mengatakan bahwa pihaknya akan melayangkan permohonan sengketa Pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atas keputusan KPU RI tersebut.

"Kita akan coba. Langkah yang pasti Insya Allah gugat ke Bawaslu," kata Erizon dihubungi, Senin (25/12/2017).

Partai yang diklaim dibangun oleh para profesional, dengan semangat kolektif mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo itu berharap tetap bisa lolos ke tahap Pemilu selanjutnya.

"Tetap, kita sebagai partai tetap berharap lolos ke tahap berikutnya," tegas dia.

Erizon masih enggan membeberkan kapan PIKA akan memasukkan permohonan sengketa Pemilu ke Bawaslu RI, 

"Tanggal 29 Desember kan terakhir. Jadi masih ada kesempatan kita mau gugat ke Bawaslu. Cuma kapan gugatannya dimasukkan belum jelas. Karena ini kan masih hari libur," ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga : Tujuh Parpol Tak Lolos Penelitian Administrasi Pemilu 2019 

DPP PIKA sendiri malam ini direncanakan akan mengelar rapat internal menyikapi hasil penelitian administrasi dan langkah PIKA selanjutnya.

"Nanti malam ada putusan rapat DPP PIKA. PIKA akan teliti kembali langkah berikutnya. Intinya tetap lanjut ke gugat Bawaslu," ujar dia.

Erizon menambahkan, kekurangan syarat yang membuat PIKA tak lolos adalah hal yang biasa. Sebab, PIKA merupakan partai politik baru di Tanah Air.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Tempat Wisata di Daerah Level 2

PPKM Diperpanjang: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Tempat Wisata di Daerah Level 2

Nasional
UPDATE 18 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 51,85 Persen

UPDATE 18 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 51,85 Persen

Nasional
Luhut: Tempat Permainan Anak di Daerah PPKM Level 2 Boleh Dibuka

Luhut: Tempat Permainan Anak di Daerah PPKM Level 2 Boleh Dibuka

Nasional
PPKM Diperpanjang, Luhut Sebut 54 Daerah Berstatus Level 2 dan 9 Daerah Level 1

PPKM Diperpanjang, Luhut Sebut 54 Daerah Berstatus Level 2 dan 9 Daerah Level 1

Nasional
Menpan RB Prihatin Banyak PNS Terjaring OTT KPK dan Saber Pungli, Ingatkan soal Area Rawan Korupsi

Menpan RB Prihatin Banyak PNS Terjaring OTT KPK dan Saber Pungli, Ingatkan soal Area Rawan Korupsi

Nasional
Menlu Retno Sebut ASEAN Hanya Undang Perwakilan Non-politis Myanmar di KTT

Menlu Retno Sebut ASEAN Hanya Undang Perwakilan Non-politis Myanmar di KTT

Nasional
Menpan RB Minta Polisi Usut dan Tindak Tegas Anak Nia Daniaty Terkait Dugaan Penipuan CPNS

Menpan RB Minta Polisi Usut dan Tindak Tegas Anak Nia Daniaty Terkait Dugaan Penipuan CPNS

Nasional
Desakan RUU PDP Disahkan Menguat Usai Pinjol Ilegal Marak, Ini Langkah Komisi I

Desakan RUU PDP Disahkan Menguat Usai Pinjol Ilegal Marak, Ini Langkah Komisi I

Nasional
PPKM Level 1-4 Diperpanjang 14 Hari hingga 1 November

PPKM Level 1-4 Diperpanjang 14 Hari hingga 1 November

Nasional
Beri Uang Rp 60,5 Juta ke Robin, Rita Widyasari Sebut Biaya Kemanusiaan

Beri Uang Rp 60,5 Juta ke Robin, Rita Widyasari Sebut Biaya Kemanusiaan

Nasional
Kronologi Unlawful Killing Laskar FPI: Rebut Senjata Polisi hingga Akhirnya Ditembak Mati tanpa Perlawanan

Kronologi Unlawful Killing Laskar FPI: Rebut Senjata Polisi hingga Akhirnya Ditembak Mati tanpa Perlawanan

Nasional
LIVE STREAMING: Pemerintah Kembali Evaluasi dan Umumkan Nasib PPKM

LIVE STREAMING: Pemerintah Kembali Evaluasi dan Umumkan Nasib PPKM

Nasional
Pengungsi dan Migran Masuk Kelompok Rentan, WHO Keluarkan Pedoman Sementara Vaksinasi untuk Mereka

Pengungsi dan Migran Masuk Kelompok Rentan, WHO Keluarkan Pedoman Sementara Vaksinasi untuk Mereka

Nasional
Ketua Komisi I Prediksi Jokowi Hanya Akan Kirim Satu Nama Pengganti Panglima TNI

Ketua Komisi I Prediksi Jokowi Hanya Akan Kirim Satu Nama Pengganti Panglima TNI

Nasional
Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.