Setya Novanto, Kasus Hukum, dan Kisahnya di Panggung Politik

Kasus e-KTP, akhir karier politik Novanto?

Tak ada yang menyangkal kelihaian Setya Novanto di panggung politik. Politisi senior Golkar, yang menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai Novanto sebagai sosok pemimpin yang baik.

"Harus diakui, dia bagus dalam menjalankan partainya. Bahwa ada kasus hukum itu hal lain, tapi dalam mengelola partainya dia cukup baik. Harus diakui juga," kata Luhut, Juli 2017.

Senior Golkar lainnya, Hajriyanto Thohari, menilai, Novanto merupakan sosok yang sedikit bicara dan tak pernah melontarkan kritik.

Baca juga: Hajriyanto: Banyak Hal Terkait Partai yang Dibiayai Setya Novanto

Novanto juga dinilainya royal dan banyak berkontribusi secara pribadi untuk pembiayaan partai.

"Saya dengar dari orang dalam, banyak hal terkait pembiayaan partai itu dari Pak Novanto. Banyak karena ber-bondho tadi," ujar Hajriyanto beberapa waktu lalu.

KOMPAS.com Perjalanan Setya Novanto menuju kursi terdakwa

Peneliti Senior Para Syndicate, Toto Sugiarto menilai, hasil akhir persidangan Novanto akan menjadi penentu.

Berapapun vonis hakim nantinya, Novanto akan membawa catatan serius untuk tetap berkarier di politik.

"Saya kira dia sudah kehilangan nilai di mata publik. Kalau misalnya posisi politik yang dia kejar, maka akan sulit mendapat simpatik publik. Sulit kemudian publik memilih dia," ujar Toto.

Baca juga: Jurus Mundur ala Setya Novanto...

"Apalagi kecenderungan ke depan masyarakat semakin cerdas dan bisa melihat. Apabila terbukti dan divonis, maka dia selesai," lanjut dia.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, menilai, sanksi pemecatan sebagai kader partai bisa saja diberlakukan terhadap Novanto maupun kader Golkar lainnya yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.

Tindakan tegas ini bisa menjadi pembelajaran bagi kader lainnya.

"Bisa saja kalau ada usul-usul begitu supaya dijadikan bahan perhatian. Paling tidak untuk kepemimpinan DPP mendatang supaya bisa hindari hal-hal yang sama kejadian lagi pada waktu yang akan datang," ujar Akbar.

Baca juga: Mahfud MD Anggap Setya Novanto Ketua DPR Terburuk Selama Era Reformasi

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar  M Sarmuji menilai, slogan "Golkar Bersih" yang disuarakan pada Munaslub Golkar 18-20 Desember 2017, membawa konsekuensi penataan internal. Salah satunya, menindak tegas kader yang tersangkut kasus hukum.

"Kalau kemarin kan masih ada yang bertahan. Bahkan bertahan sebagai pengurus. Ada lagi, yang sudah terdakwa, begitu tersangka jadi terdakwa ya kita harus berikan tindakan. Kalau kita mau betul-betul melakukan bersih-bersih di internal Partai Golkar," kata Sarmuji.

Namun, hal itu bukan berarti mencabut keanggotaan seseorang dari partai.

"Orang dipecat dari keanggotaan itu berat sekali. Dari ketua umum diberhentikan sebagai ketua umum sudah sanksi yang sangat berat. Jadi, kami tidak mau berlebihan lah," kata Sarmuji.

Lalu, bagaimana kelanjutan kisah Novanto di panggung politik? Kasus e-KTP yang akan menentukannya.