Setya Novanto, Kasus Hukum, dan Kisahnya di Panggung Politik Halaman 4

Kompas.com - 24/12/2017, 06:00 WIB

Nabilla Tashandra, Abba Gabrillin

Penulis

Lihat Foto

Tersangka kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto memasuki ruang sidang di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/12/2017). Setya Novanto akan menghadapi sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum.(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

KPK menunjukkan video dimulainya sidang pokok perkara di Pengadilan Tipikor, di sidang praperadilan, Rabu (13/12/2017)

Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

Setya Novanto meninggalkan Wisma Negara setelah menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Lima pimpinan DPR RI usai pelantikan Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016)

Peneliti Formappi Lucius Karus dalam sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat ditemui sela-sela seminar nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017).

Drama Novanto dalam kasus e-KTP

Ruang gerak Novanto menjadi terbatas sejak namanya disebut dalam dakwaan jaksa KPK terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Novanto diduga menjadi salah satu aktor utama kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Pada 17 Juli 2017, ia ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini. Penetapan ini dibatalkan setelah Novanto memenangi gugatan praperadilan yang diajukannya.

Baca juga: Kronologi Novanto Tersangka hingga Status Tersangkanya Dibatalkan

KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka pada 10 November 2017. Berulang kali dipanggil menjalani pemeriksaan, Novanto mangkir.

"Drama kejar-kejaran" sempat terjadi. KPK menyambangi kediaman Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 15 November 2017. Ia tak berada di kediamannya. Bahkan, keluarga dan kerabat mengaku tak mengetahui keberadaannya.

Keberadaan Novanto terkuak saat mobil yang ditumpanginya dalam perjalanan ke Studio Metro TV mengalami kecelakaan pada 16 November 2017.

Novanto sempat dirawat di RS Medika Permata Hijau sebelum akhirnya dipindahkan ke RSCM. KPK resmi menahannya pada 17 November 2017 di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK.

KOMPAS.com Kronologi perkara Setya Novanto

Upaya praperadilan sempat ditempuh Novanto, namun gugur karena kasus e-KTP sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor.

Kasus e-KTP pula yang menghentikan sepak terjangnya di Senayan. Pengunduran dirinya dikabulkan DPR. Fadli Zon ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPR RI karena Golkar belum menunjuk pengganti Setya Novanto.

DPR terseok

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen ( Formappi) Lucius Karus menilai, kinerja DPR di bawah kepemimpinan Setya Novanto dengan segala kontroversinya, menjadi tidak menentu. Kinerja legislasi jeblok.

"Tiga tahun terseok-seok di antara rencana (legislasi) yang terlalu ambisius dengan hasil yang merana," kata Lucius, saat dihubungi, Rabu (20/12/2017).

Selain Novanto yang bolak-balik mengisi posisi Ketua DPR, kasus-kasus korupsi lainnya juga menambah suasana hiruk pikuk di DPR.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Peneliti Formappi Lucius Karus dalam sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).

Lucius menilai, capaian legislasi pada periode ini amat memprihatinkan dengan hanya menyelesaikan 19 RUU dalam tiga tahun dari daftar RUU prioritas.

Kinerja di bidang pengawasan juga tak kalah memprihatinkan. Fungsi pengawasan tumpul karena cengkeraman kekuatan politik yang mengharuskan keputusan selalu didahului kompromi.

"Pansus pengawasan lebih didorong untuk memperjuangkan kepentingan politik kelompok atau DPR secara umum," kata Lucius.

Pergantian Ketua DPR diharapkan menjadi momentum bagi Golkar dan DPR untuk berkomitmen menciptakan iklim demokrasi yang sehat.

Integritas menjadi kunci dalam menentukan sosok yang akan mengisi posisi Ketua DPR.

"Jika Setnov merupakan simbol kegagalan Golkar menempatkan kader terbaik di posisi strategis DPR, maka pengganti Novanto semestinya merupakan antitesa dari sosok Novanto,” kata Lucius.