Cegah Kecurangan, KPU Akan Publikasi Data Suara Pemilu Sejak dari TPS

Kompas.com - 21/12/2017, 21:02 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman ketika ditemui di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, (15/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman ketika ditemui di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, (15/12/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mengakui, sulit mengawasi banyaknya petugas penyelenggara pada Pemilu 2019.

Meski demikian, KPU mengaku sudah membangun sistem agar ruang terjadinya kecurangan semakin sempit.

Salah satunya, dengan membuka hasil perhitungan suara Pemilu sejak dari Tempat Pemungutan Suara ( TPS) kepada publik. 

Dengan cara ini, masarakat bisa mengawasi secara langsung.

“Jadi kalau dia mau curang, kalau dia mau nakal, maka di level berikutnya akan ketahuan karena data di setiap TPS dipublikasikan,” ujar Ketua KPU Arif Budiman, dalam acara seminar Refleksi Akhir Tahun 2017, di Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Baca juga: Hingga 2019, KPU Targetkan Setiap Satuan Kerja Punya Satu Tenaga Ahli

Kedua, kata Arif, KPU juga akan menerapkan pola perektrutan petugas pemilu secara ketat. MIsalnya, KPU tidak akan memperbolehkan orang yang sudah dua periode pemilu menjadi petugas TPS di satu tempat, kembali menjadi petugas di tempat yang sama.

Menurut Arif, larangan itu dilakukan agar memutus mata rantai kecurangan. Di sisi lain, KPU juga merekrut petugas baru secara ketat dan akan dipublikasikan kepada publik.

Namun, dia tidak menyebut secara jelas media apa yang akan digunakan untuk memublikasikan rekrutmen petugas pemilu tersebut.

“Kalau mereka sudah diingatkan tidak menyadari, masih terus melakukan itu (kecurangan), maka kami sendiri yang melaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) agar orang-orang itu diberhentikan,” kata Arif.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Rabu (5/12) malam akan meluncurkan perhelatan pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.


Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

Nasional
Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X