Delapan Jam di KPK, Putri Setya Novanto Bungkam soal Pemeriksaannya

Kompas.com - 21/12/2017, 19:09 WIB
Putri mantan Ketua DPR Setya Novanto, Dwina Michaella, selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus e-KTP, Kamis (21/12/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusPutri mantan Ketua DPR Setya Novanto, Dwina Michaella, selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus e-KTP, Kamis (21/12/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri mantan Ketua DPR Setya Novanto, Dwina Michaella, telah selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (21/12/2017).

Dwina diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Pemeriksaan berlangsung selama lebih kurang 8 jam. Dwina keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 18.19 WIB.

Selesai menjalani pemeriksaan, putri Novanto dari pernikahan dengan Luciana Lily Herliyanti itu, tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Baca juga: Periksa Putri Setya Novanto, KPK Dalami soal PT Murakabi Sejahtera

Saat keluar dari Gedung KPK, Dwina menghindari para wartawan yang telah menunggunya.  

Seorang pria yang mengawal Dwina, membantunya berjalan menerobos kerumunan wartawan menuju mobil Toyota Vellfire hitam bernomor polisi B 2399 SKK.

Pada Kamis pagi, Dwina datang memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi bagi salah satu tersangka kasus e-KTP, Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).Kompas.com/Robertus Belarminus Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Priharsa Nugraha mengatakan, pada pemeriksaan Dwina, penyidik ingin mendalami soal saham PT Murakabi Sejahtera.

Dwina diketahui merupakan mantan komisaris perusahaan yang pernah menjadi salah satu konsorsium peserta lelang proyek e-KTP itu.

Baca: Datangi KPK, Istri Pertama Setya Novanto Ingin Bertemu Penyidik

"Yang coba didalami berkaitan dengan kepemilikan saham Murakabi, dan siapa pihak yang menyerahkan saham tersebut kepada yang bersangkutan," kata Priharsa, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Bersama keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, Dwina disebut memiliki saham di Murakabi.

Murakabi sendiri merupakan perusahaan yang pernah menjadi salah satu konsorsium peserta lelang proyek e-KTP.

Atas pengaturan Andi Agustinus alias Andi Narogong, PT Murakabi hanya sebagai perusahaan pendamping.

Baca juga: Dalam Vonis Andi, Uang yang Diterima Novanto Tak Sampai 7 Juta Dollar AS

Saham mayoritas Murakabi dikuasai oleh PT Mondialindo Graha Perdana.

Putra Novanto, Rheza Herwindo, dan istri Novanto, Deisti Astriani Tagor, memiliki saham di Mondialindo.

Adapun, PT Murakabi Sejahtera dan PT Mondialindo sama-sama berkantor di Lantai 27 Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta.

Kantor tersebut dimiliki oleh Setya Novanto.

Kompas TV Dwina Michaella diperlukan penyidik KPK untuk memberi keterangan soal tender proyek KTP elektronik.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Nasional
Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu 'Karet'-nya, Bukan Pasalnya

Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu "Karet"-nya, Bukan Pasalnya

Nasional
Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Nasional
Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Nasional
Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nasional
Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Nasional
Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Nasional
Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Nasional
 Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Nasional
Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

Nasional
Jokowi Harap Beroperasinya KRL Yogyakarta-Solo Tingkatkan Pariwisata

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Yogyakarta-Solo Tingkatkan Pariwisata

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X