Saat Pemilu, Mendagri Desak Ada Diskualifikasi Pelaku Ujaran Kebencian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ingin ada aturan tegas seputar kampanye yang berbau ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan saat pilkada, pemilu legislatif, dan pilpres mendatang.

"Kami harap kepada KPU dan Bawaslu, kalau ada pasangan calon atau tim sukses yang terbukti melakukan politik uang saat kampanye dan ujaran kebencian, harus ada diskualifikasi," ujar Tjahjo dalam acara Seminar Nasional Refleksi Hukum Akhir Tahun di Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Menurut Mendagri, isu ujaran kebencian dan SARA perlu terus dilawan termasuk saat musim kampanye nanti. Tjahjo bahkan menilai hal itu sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pemilu.

Hanya saja, Tjahjo menyatakan bahwa pemerintah bukanlah pihak yang bisa memutuskan diskualifikasi peserta Pemilu. Hal itu, kata dia. merupakan kewenangan Bawaslu.

(Baca juga: Bawaslu Ancam Diskualifikasi Pasangan Cagub-Cawagub DKI yang Lakukan Politik Uang)

Dia juga meminta agar masyakarat, termasuk tim sukses pasangan, calon harus pro aktif melaporkan kasus ujaran kebencian dan SARA ke pihak kepolisian.

"Ini delik aduan. Kalau masyarakatnya enggak pro aktif, atau tim sukses calon lain enggak pro aktif lapor ke kepolisian maka enggak akan diproses," ucap Tjahjo.

Menurut Mendagri, isu ujaran kebencian dan SARA adalah bagian dari Pilpres 2014 lalu dan kembali dipraktikkan pada Pilkada DKI Jakarta lalu. Karena dianggap bisa mengancam demokrasi, maka hal tersebut dinilai perlu untuk dilawan.

Perlawanan kepada isu ujaran kebencian dan SARA jadi tolak ukur keberhasilan Pemilu bersama peningkatan partisipasi dan tidak ada politik uang.