Sekjen PPP Anggap Sudirman Said Tutup Pintu Dukungan dari Kepengurusan Resmi

Kompas.com - 20/12/2017, 12:51 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen PPP Arsul Sani mengaku tak ambil pusing dengan deklarasi Djan Faridz yang mengusung Sudirman Said dengan mengatasnamakan PPP sebagai calon Gubernur Jawa Tengah.

Namun, ia tak menanggapi langkah Sudirman tersebut secara langsung.

Ia hanya mengatakan hal itu sebagai bukti bahwa calon kepala daerah yang mendatangi Djan Faridz sedang menutup pintu dukungan dari pihaknya selaku pemegang surat keputusan (SK) kepengurusan resmi.

"Calon kepala daerah yang bersangkutan berarti sedang menutup pintunya sendiri untuk mendapat dukungan dari kepengurusan PPP yang menurut undang-undang punya hak dan kewenangan memberikan dukungan atau mengusung calon kepala daerah," kata Arsul melalui pesan singkat, Rabu (20/12/2017).

(Baca juga: Tanpa SK Kepengurusan PPP, Djan Faridz Deklarasikan Sudirman Said sebagai Cagub Jateng)

Ia menambahkan, calon kepala daerah yang datang kepada Djan Faridz sebaiknya membaca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sebab, dalam undang-undang tersebut dinyatakan kepengurusan partai yang berhak mengusung calon kepala daerah ialah yang mengantongi SK dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Maka, perlu diberitahukan kepada calon kepala daerah tersebut agar membaca Undang-Undang Pilkada, khususnya pasal tentang kepengurusan parpol yang berhak mengusung atau mendukung calon," lanjutnya.

(Baca juga: Usai Gerindra dan PAN, Sudirman Said Kantongi Dukungan PPP?)

PPP kubu Djan Faridz mendeklarasikan Sudirman Said sebagai calon gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2018. Hal itu dilakukan Djan tanpa SK kepengurusan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Meski demikian, Djan meyakini dukungannya tetap berarti bagi Sudirman yang hendak bertarung di Jateng. Ia menilai, dalam mendukung Sudirman tidak dibutuhkan SK, tetapi dukungan riil.

"Dukungan untuk calon tak membutuhkan SK. Beliau (Sudirman) butuh dikungan riil di masyarakat. Itu adanya di Muktamar Jakarta, yang punya ketentuan hukum tetap yang dikeluarkan MA (Mahkamah Agung)," kata Djan di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Nasional
Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Nasional
Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

Nasional
Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

Nasional
Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total  63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total 63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Dokter Ingatkan Masyarakat Tak Nongkrong Setelah Bersepeda

Dokter Ingatkan Masyarakat Tak Nongkrong Setelah Bersepeda

Nasional
Bersepeda dengan Masker? Ini yang Harus Diperhatikan Menurut Dokter

Bersepeda dengan Masker? Ini yang Harus Diperhatikan Menurut Dokter

Nasional
Sambut Kebiasaan Baru, Destinasi Wisata Banyuwangi Hanya Buka 5 Hari dalam Sepekan

Sambut Kebiasaan Baru, Destinasi Wisata Banyuwangi Hanya Buka 5 Hari dalam Sepekan

Nasional
Ketua MPR Dorong Kementan Uji Klinis Kalung Eucalyptus

Ketua MPR Dorong Kementan Uji Klinis Kalung Eucalyptus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X