Cerita di Balik Penampilan Mahmud Mulyadi, Ahli di Praperadilan Setya Novanto

Kompas.com - 19/12/2017, 22:30 WIB
Dosen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara Mahmud Mulyadi usai menjadi moderator diskusi yang digelar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, di Kantor PPATK, Jakarta, Selasa (19/12/2017).  KOMPAS.com/IhsanuddinDosen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara Mahmud Mulyadi usai menjadi moderator diskusi yang digelar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, di Kantor PPATK, Jakarta, Selasa (19/12/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara Mahmud Mulyadi semakin eksis setelah menjadi ahli dalam sidang praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto.

Pada hari ini, Selasa (19/12/2017), Mahmud diundang menjadi moderator diskusi yang digelar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Gayanya tetap nyentrik. Mahmud mengenakan kemeja biru tua bermotif dengan blazer abu-abu. 

Dasi garis-garis berwarna biru dan merah muda membuat penampilan Mahmud semakin mencolok.

Doktor Ahli Hukum Pidana ini memilih tampil santai dengan mengenakan celana jins. Mahmud juga menggunakan sepatu berujung lancip dengan motif warna-warni.

Aksesoris seperti cincin batu akik, gelang giok, hingga tali pinggang dengan kepala berbentuk buaya berwarna emas melengkapi penampilan nyentriknya.

Baca juga: Kelihaian Ahli Hukum KPK yang Berpenampilan Nyentrik di Praperadilan Novanto

Namun, yang paling mencolok adalah gaya rambutnya yang dibentuk mohawk.

Saat diminta naik ke panggung, pembawa acara sempat menyinggung soal Mahmud yang pernah menjadi ahli praperadilan Novanto.

"Wajah Pak Mahmud ini sering kita lihat di televisi beberapa waktu terakhir sebagai ahli praperadilan Setya Novanto jilid II," kata pembawa acara.

"Takut" istri

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X