Mantan Ketua PPATK: Jokowi Terlalu Fobia Aturan

Kompas.com - 19/12/2017, 14:27 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (atas kiri),  Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) serta Ibu Mufidah Jusuf Kalla (atas tengah) dan Pelaksana Harian Ketua Umum PMI Ginandjar Kartasasmita (atas kanan) menyapa penerima Anugerah Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial Donor Darah Sukarela di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/12). Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, pemerintah bersama PMI menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial sebagai apresiasi kepada 897 pendonor darah sukarela. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama/17 PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (atas kiri), Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) serta Ibu Mufidah Jusuf Kalla (atas tengah) dan Pelaksana Harian Ketua Umum PMI Ginandjar Kartasasmita (atas kanan) menyapa penerima Anugerah Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial Donor Darah Sukarela di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/12). Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, pemerintah bersama PMI menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial sebagai apresiasi kepada 897 pendonor darah sukarela. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama/17
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Yunus Husein mengkritik Presiden Joko Widodo yang dianggapnya terlalu fobia dengan aturan. Akibat ketakutan ini, menurut dia, penerbitan sejumlah aturan menjadi terhambat.

Padahal, aturan-aturan tersebut diperlukan untuk melakukan berbagai pembenahan di berbagai sektor, salah satunya dalam menghadapi praktik pencucian uang.

"Pemerintahan Jokowi legislative phobia, takut sama keluarnya peraturan baru," kata Yunus dalam diskusi di gedung PPATK, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Baca juga: Terlalu Banyak Aturan, Jokowi Inginkan Deregulasi agar Inovasi Berjalan


Yunus mencontohkan, peraturan presiden mengenai kepemilikan perusahaan penerima manfaat (beneficial owner). Dengan perpres ini, bisa dilakukan pengecekan dengan mudah pemilik perusahaan yang digunakan untuk melakukan pencucian uang.

Mantan Ketua PPATK Yunus Husein di Gedung PPATK, Jakarta, Selasa (19/12/2017).KOMPAS.com/Ihsanuddin Mantan Ketua PPATK Yunus Husein di Gedung PPATK, Jakarta, Selasa (19/12/2017).
"Perpres sudah sejak Mei lalu di meja Presiden. Presiden terlalu sibuk, enggak sempat neken saja Perpres yang dibuat sekian lama. Kita sampai begadang di Sentul," ujar Yunus.

Yunus menambahkan, dua rancangan Undang-undang di DPR yang berkaitan dengan pencucian uang juga saat ini tidak jelas nasibnya. Dua RUU itu adalah tentang Pembatasan Transaksi Tunai dan tentang Perampasan Aset.

"Padahal, ini untuk melindungi publik sebenarnya, untuk lindungi masyarakat dari tindak pidana sendiri," ucap Yunus.

Baca juga: Jokowi: Perizinan Potensial Jadi Alat Pemerasan

Yunus mengatakan, akibat ketakutan Presiden mengenai aturan ini, jajaran pemerintahan di bawahnya juga ikut-ikutan berupaya agar aturan tidak terlalu banyak.

Menurut dia, hal ini setidaknya terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Menteri tidak mau teken aturan, enggak mau terlalu banyak. Nanti dimarahin lagi," ujar Yunus.

"Kalau sudah fobia aturan baru, wah susah sekali. Nanti ada masalah yang tidak terselesaikan," lanjutnya.

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi memang meminta agar jajarannya di pemerintah pusat, daerah, serta DPR dan DPRD tidak terlalu banyak membuat aturan. Bahkan, Jokowi ingin aturan yang saat ini sudah ada dipangkas.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X