Golkar Pastikan Perombakan Pengurus Tampung Semua Faksi

Kompas.com - 19/12/2017, 13:59 WIB
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto berbincang bersama Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGKetua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto berbincang bersama Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kemungkinan melakukan perombakan kepengurusan menyusul dipilihnya ketua umum baru, Airlangga Hartarto.

Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid menuturkan, sepanjang perjalanan Paripurna I Musyawarah Nasional Luar Biasa ( Munaslub), belum ada yang berbeda pandangan soal recana perombakan tersebut.

"Secara pandangan umum belum ada yang berbeda dengan apa yang sudah disepakati dalam Rapimnas," kata Nurdin di sela Munaslub di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Nurdin meyakini, perombakan pengurus yang dilakukan akan mengakomodasi faksi-faksi yang ada di internal partai. Hal itu, kata dia, agar ketua umum bisa menciptakan kerja tim yang kuat, solid dan kompak sehingga bisa berdampak pada percepatan pelaksanaan program partai.


Baca juga : Priyo Harap Penunjukan Ketum Baru Golkar Diikuti Perombakan Kepengurusan

"Artinya akomodir bukan artian penampungan, tapi dalam rangka ciptakan tim pengurus yang kuat, solid agar dalam waktu singkat ini kita bisa ada akselerasi pelaksanaan program-program partai," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham menuturkan perombakan dilakukan dengan pertimbangan sejumlah aspek, yakni aspek konstitusional, pertimbangan politik, pertimbangan organisasi, dan aspek pencapaian target-target politik yang ada. Aspek-aspek tersebut adalah dasar dilakukannya Munaslub.

"Karena Munaslub diproyeksikan untuk menyelesaikan masalah Golkar, jangan sampai langkah yang diambil justru kontrapdoruktif," kata Idrus.

Baca juga : Titiek Soeharto Batal Calonkan Diri Jadi Ketum Golkar, Ada Apa?

Menurut dia, ada beberapa pihak yang menginginkan perombakan kepengurusan secara total. Namun, ia sebagai sekjen dan mantan pelaksana tugas ketua umum menjelaskan bahwa perombakan total secara psikososial politik bisa saja menciptakan suasana yang kurang baik antara keluarga besar Partai Golkar.

Perombakan dinilai harus sesuai dengan kebutuhan ketua umum.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa tak ada yang tak bisa dicopot dari kepengurusan saat ini. Termasuk dirinya yang menjabat Sekjen DPP Partai Golkar.

"Jd kalo ditanya bisa (dicopot)? Bisa. Sekjen pun bisa diganti. Semua bisa," ujarnya.

Kompas TV Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar


Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X