Golkar Pastikan Perombakan Pengurus Tampung Semua Faksi

Kompas.com - 19/12/2017, 13:59 WIB
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto berbincang bersama Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGKetua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto berbincang bersama Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kemungkinan melakukan perombakan kepengurusan menyusul dipilihnya ketua umum baru, Airlangga Hartarto.

Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid menuturkan, sepanjang perjalanan Paripurna I Musyawarah Nasional Luar Biasa ( Munaslub), belum ada yang berbeda pandangan soal recana perombakan tersebut.

"Secara pandangan umum belum ada yang berbeda dengan apa yang sudah disepakati dalam Rapimnas," kata Nurdin di sela Munaslub di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Nurdin meyakini, perombakan pengurus yang dilakukan akan mengakomodasi faksi-faksi yang ada di internal partai. Hal itu, kata dia, agar ketua umum bisa menciptakan kerja tim yang kuat, solid dan kompak sehingga bisa berdampak pada percepatan pelaksanaan program partai.

Baca juga : Priyo Harap Penunjukan Ketum Baru Golkar Diikuti Perombakan Kepengurusan

"Artinya akomodir bukan artian penampungan, tapi dalam rangka ciptakan tim pengurus yang kuat, solid agar dalam waktu singkat ini kita bisa ada akselerasi pelaksanaan program-program partai," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham menuturkan perombakan dilakukan dengan pertimbangan sejumlah aspek, yakni aspek konstitusional, pertimbangan politik, pertimbangan organisasi, dan aspek pencapaian target-target politik yang ada. Aspek-aspek tersebut adalah dasar dilakukannya Munaslub.

"Karena Munaslub diproyeksikan untuk menyelesaikan masalah Golkar, jangan sampai langkah yang diambil justru kontrapdoruktif," kata Idrus.

Baca juga : Titiek Soeharto Batal Calonkan Diri Jadi Ketum Golkar, Ada Apa?

Menurut dia, ada beberapa pihak yang menginginkan perombakan kepengurusan secara total. Namun, ia sebagai sekjen dan mantan pelaksana tugas ketua umum menjelaskan bahwa perombakan total secara psikososial politik bisa saja menciptakan suasana yang kurang baik antara keluarga besar Partai Golkar.

Perombakan dinilai harus sesuai dengan kebutuhan ketua umum.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa tak ada yang tak bisa dicopot dari kepengurusan saat ini. Termasuk dirinya yang menjabat Sekjen DPP Partai Golkar.

"Jd kalo ditanya bisa (dicopot)? Bisa. Sekjen pun bisa diganti. Semua bisa," ujarnya.

Kompas TV Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar


Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] 10.856 Orang Meninggal Akibat Covid-19 | Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Nasional

[POPULER NASIONAL] 10.856 Orang Meninggal Akibat Covid-19 | Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Nasional

Nasional
Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Nasional
Fenomena 'Kakek Sugiono' di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Fenomena "Kakek Sugiono" di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X