Golkar Pastikan Perombakan Pengurus Tampung Semua Faksi

Kompas.com - 19/12/2017, 13:59 WIB
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto berbincang bersama Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGKetua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto berbincang bersama Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kemungkinan melakukan perombakan kepengurusan menyusul dipilihnya ketua umum baru, Airlangga Hartarto.

Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid menuturkan, sepanjang perjalanan Paripurna I Musyawarah Nasional Luar Biasa ( Munaslub), belum ada yang berbeda pandangan soal recana perombakan tersebut.

"Secara pandangan umum belum ada yang berbeda dengan apa yang sudah disepakati dalam Rapimnas," kata Nurdin di sela Munaslub di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Nurdin meyakini, perombakan pengurus yang dilakukan akan mengakomodasi faksi-faksi yang ada di internal partai. Hal itu, kata dia, agar ketua umum bisa menciptakan kerja tim yang kuat, solid dan kompak sehingga bisa berdampak pada percepatan pelaksanaan program partai.


Baca juga : Priyo Harap Penunjukan Ketum Baru Golkar Diikuti Perombakan Kepengurusan

"Artinya akomodir bukan artian penampungan, tapi dalam rangka ciptakan tim pengurus yang kuat, solid agar dalam waktu singkat ini kita bisa ada akselerasi pelaksanaan program-program partai," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham menuturkan perombakan dilakukan dengan pertimbangan sejumlah aspek, yakni aspek konstitusional, pertimbangan politik, pertimbangan organisasi, dan aspek pencapaian target-target politik yang ada. Aspek-aspek tersebut adalah dasar dilakukannya Munaslub.

"Karena Munaslub diproyeksikan untuk menyelesaikan masalah Golkar, jangan sampai langkah yang diambil justru kontrapdoruktif," kata Idrus.

Baca juga : Titiek Soeharto Batal Calonkan Diri Jadi Ketum Golkar, Ada Apa?

Menurut dia, ada beberapa pihak yang menginginkan perombakan kepengurusan secara total. Namun, ia sebagai sekjen dan mantan pelaksana tugas ketua umum menjelaskan bahwa perombakan total secara psikososial politik bisa saja menciptakan suasana yang kurang baik antara keluarga besar Partai Golkar.

Perombakan dinilai harus sesuai dengan kebutuhan ketua umum.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa tak ada yang tak bisa dicopot dari kepengurusan saat ini. Termasuk dirinya yang menjabat Sekjen DPP Partai Golkar.

"Jd kalo ditanya bisa (dicopot)? Bisa. Sekjen pun bisa diganti. Semua bisa," ujarnya.

Kompas TV Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar


Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X