Kompas.com - 19/12/2017, 12:18 WIB
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui di Taman Sejarah, Jalan Aceh, Selasa (21/11/2017). Dokumentasi Humas Pemkot BandungWali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui di Taman Sejarah, Jalan Aceh, Selasa (21/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — DPP Partai Golkar "menceraikan" Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2018.

Dukungan untuk Wali Kota Bandung tersebut dibatalkan lantaran tak segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan partai berlambang pohon beringin itu soal calon pendampingnya.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, pun mengaku tak heran dengan keputusan yang diambil DPP Partai Golkar.

"Saya kira wajar saja karena Setya Novanto memaksakan mendukung Ridwan Kamil, padahal punya kader sendiri yang mumpuni, yakni Dedi Mulyadi," kata Haris kepada Kompas.com, Selasa (19/12/2017).

Menurut Haris, Dedi Mulyadi yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat sekaligus Bupati Purwakarta jauh lebih berprestasi ketimbang Ridwan Kamil.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris KOMPAS.com/Kristian Erdianto Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dedi adalah kader partai yang berprestasi. Aneh kalau Golkar malah dukung Ridwan Kamil," ujar Haris.

(Baca juga: Perjalanan Ridwan Kamil Bersama Golkar hingga Berujung Perceraian)

Karena itu, ia mengapresiasi keputusan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto yang mengutamakan kader internal partai.

"Keputusan Golkar di bawah Airlangga patut diapresiasi karena utamakan kader sendiri. Kalau partai politik enggak mengutamakan kader sendiri, partai enggak maju-maju," kata dia.

Haris juga tak sepakat tudingan bahwa Airlangga Hartarto melakukan balas budi kepada Dedi Mulyadi karena dukungannya dalam melengserkan Setya Novanto dari pucuk pimpinan DPP Partai Golkar sebelumnya.

"Tuduhan balas budi tidak pas karena memang apa yang dilakukan Setya Novanto tidak benar. Dedi meluruskan yang salah," ucap Haris.

(Baca juga: PKB Ancam Ceraikan Ridwan Kamil jika Tak Pilih Kadernya Jadi Cawagub)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.