Ceraikan Ridwan Kamil, Golkar Dianggap Ambil Langkah Tepat

Kompas.com - 19/12/2017, 12:18 WIB
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui di Taman Sejarah, Jalan Aceh, Selasa (21/11/2017). Dokumentasi Humas Pemkot BandungWali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui di Taman Sejarah, Jalan Aceh, Selasa (21/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — DPP Partai Golkar "menceraikan" Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2018.

Dukungan untuk Wali Kota Bandung tersebut dibatalkan lantaran tak segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan partai berlambang pohon beringin itu soal calon pendampingnya.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, pun mengaku tak heran dengan keputusan yang diambil DPP Partai Golkar.

"Saya kira wajar saja karena Setya Novanto memaksakan mendukung Ridwan Kamil, padahal punya kader sendiri yang mumpuni, yakni Dedi Mulyadi," kata Haris kepada Kompas.com, Selasa (19/12/2017).

Menurut Haris, Dedi Mulyadi yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat sekaligus Bupati Purwakarta jauh lebih berprestasi ketimbang Ridwan Kamil.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris KOMPAS.com/Kristian Erdianto Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris

 

"Dedi adalah kader partai yang berprestasi. Aneh kalau Golkar malah dukung Ridwan Kamil," ujar Haris.

(Baca juga: Perjalanan Ridwan Kamil Bersama Golkar hingga Berujung Perceraian)

Karena itu, ia mengapresiasi keputusan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto yang mengutamakan kader internal partai.

"Keputusan Golkar di bawah Airlangga patut diapresiasi karena utamakan kader sendiri. Kalau partai politik enggak mengutamakan kader sendiri, partai enggak maju-maju," kata dia.

Haris juga tak sepakat tudingan bahwa Airlangga Hartarto melakukan balas budi kepada Dedi Mulyadi karena dukungannya dalam melengserkan Setya Novanto dari pucuk pimpinan DPP Partai Golkar sebelumnya.

"Tuduhan balas budi tidak pas karena memang apa yang dilakukan Setya Novanto tidak benar. Dedi meluruskan yang salah," ucap Haris.

(Baca juga: PKB Ancam Ceraikan Ridwan Kamil jika Tak Pilih Kadernya Jadi Cawagub)

DPP Partai Golkar mencabut dukungan untuk Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2018 sebagaimana tertulis dalam surat bernomor R-525/ GOLKAR/XII/2017 tertanggal 17 Desember 2017.

Ridwan Kamil dianggap tidak menindaklanjuti rekomendasi Partai Golkar untuk menggandeng Daniel Muttaqien Syaifullah sebagai bakal calon wakil gubernur sampai batas waktu yang ditentukan pada 25 November 2017 sebagaimana rekomendasi partai.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham itu ditulis bahwa keputusan itu diambil semata-mata ingin menjaga kehormatan, marwah, dan kepentingan Partai Golkar di Jawa Barat.

Dengan keputusan tersebut, DPP Partai Golkar menyatakan surat rekomendasi/pengesahan untuk Ridwan Kamil dengan Daniel Muttaqien Syarifuddin dalam surat bernomor R-485/GOLKAR/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat 2018 tak lagi berlaku.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Program 'Tak Rela Lapar' Dompet Dhuafa Sasar 1 Juta Jiwa Terdampak Covid-19

Program "Tak Rela Lapar" Dompet Dhuafa Sasar 1 Juta Jiwa Terdampak Covid-19

Nasional
Jokowi: Sopir Taksi, Bus, Truk dan Kernet Akan Dapat Insentif Rp 600.000 per Bulan

Jokowi: Sopir Taksi, Bus, Truk dan Kernet Akan Dapat Insentif Rp 600.000 per Bulan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Siapkan Jaring Pengaman Sosial Hadapi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Siapkan Jaring Pengaman Sosial Hadapi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Pengusaha Tak Pecat Karyawan di Tengah Wabah Covid-19

Jokowi Minta Pengusaha Tak Pecat Karyawan di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Jangan Ada Blokade Jalan yang Ganggu Distribusi Logistik

Kapolri Minta Jangan Ada Blokade Jalan yang Ganggu Distribusi Logistik

Nasional
Lebih dari 18 Ribu Orang Mendaftar sebagai Relawan Penanggulangan Covid-19

Lebih dari 18 Ribu Orang Mendaftar sebagai Relawan Penanggulangan Covid-19

Nasional
337 Kasus Baru Covid-19 dari 14 Provinsi: 236 di DKI dan Perdana di NTT

337 Kasus Baru Covid-19 dari 14 Provinsi: 236 di DKI dan Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 193 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Pemerintah Terima Donasi Rp 193 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Jubir Pemerintah: Lebih dari 35.000 Dokter Tangani Pasien Covid-19

Jubir Pemerintah: Lebih dari 35.000 Dokter Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Komnas HAM: Buruh Berhak Digaji di Kondisi Darurat

Komnas HAM: Buruh Berhak Digaji di Kondisi Darurat

Nasional
Jokowi: Tidak Bisa Begitu Saja Melarang, Ada yang Mudik karena Alasan Ekonomi

Jokowi: Tidak Bisa Begitu Saja Melarang, Ada yang Mudik karena Alasan Ekonomi

Nasional
Jokowi: Bantuan Tunai Rp 1,8 Juta Akan Disalurkan ke 9 Juta Keluarga

Jokowi: Bantuan Tunai Rp 1,8 Juta Akan Disalurkan ke 9 Juta Keluarga

Nasional
Dompet Dhuafa Turun Tangan Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Dompet Dhuafa Turun Tangan Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Gerak Cepat DPR Awasi Tugas Pemerintah Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Gerak Cepat DPR Awasi Tugas Pemerintah Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Kemenag Gandeng Provider Gratiskan Internet Madrasah Selama Belajar Online

Kemenag Gandeng Provider Gratiskan Internet Madrasah Selama Belajar Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X