Munaslub Golkar, Beberapa DPD Usulkan Rombak Kepengurusan

Kompas.com - 19/12/2017, 11:58 WIB
Para pimpinan partai Golkar hadir saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPara pimpinan partai Golkar hadir saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Ibnu Munzir menyatakan, beberapa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi dan kota atau kabupaten menyuarakan perombakan kepengurusan.

Hal itu disampaikan Ibnu di lokasi Munaslub di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

"Ada beberapa yang menyampaikan. Tapi belum semua," kata Ibnu kepada wartawan.

Ia menambahkan usulan tersebut akan dibawa dalam rapat paripurna Munaslub setelah ketua umum yang baru dikukuhkan.

Ibnu menambahkan, dalam perombakan kepengurusan nanti, Golkar tentunya akan mengakomodasi semua pihak untuk menjaga soliditas.

(Baca juga : Harap Legawa, Sosok Kontroversial Tak Dapat Posisi Pengurus Golkar)

Dengan demikian, meski mengusung slogan Golkar bangkit, perombakan kepengurusan juga tetap akan mengakomodasi semua pihak.

"Bahwa nanti apabila formatur misalnya, diberikan kepercayaan pada ketua umum terpilih, lalu ketua umum terpilih menyusun kepengurusannya, maka itulah yang menjadi kesepakatan Munas. Maka semua orang tentu taat pada itu," lanjut dia.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan ada peluang Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar kali ini untuk membentuk kepengurusan hingga 2022.

Ace mengatakan, munaslub memang awalnya bertujuan untuk memilih ketua umum dan kepengurusan hingga masa bakti 2019.

Sebab, munaslub memang bertujuan melanjutkan kepengurusan periode 2014-2019.

Namun, dalam Pasal 32 Anggaran Dasar Partai Golkar, Ace mengatakan bahwa kewenangan munaslub sama seperti munas yang membolehkan untuk membentuk kepengurusan baru dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

"Hal itu nantinya akan diserahkan kepada pemilik suara di munaslub. Bergantung pada pemilik suara apakah menghendaki kepengurusan hingga 2019 atau 2022," kata Ace di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X