Munaslub Golkar, Beberapa DPD Usulkan Rombak Kepengurusan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Ibnu Munzir menyatakan, beberapa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi dan kota atau kabupaten menyuarakan perombakan kepengurusan.

Hal itu disampaikan Ibnu di lokasi Munaslub di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

"Ada beberapa yang menyampaikan. Tapi belum semua," kata Ibnu kepada wartawan.

Ia menambahkan usulan tersebut akan dibawa dalam rapat paripurna Munaslub setelah ketua umum yang baru dikukuhkan.

Ibnu menambahkan, dalam perombakan kepengurusan nanti, Golkar tentunya akan mengakomodasi semua pihak untuk menjaga soliditas.

(Baca juga : Harap Legawa, Sosok Kontroversial Tak Dapat Posisi Pengurus Golkar)

Dengan demikian, meski mengusung slogan Golkar bangkit, perombakan kepengurusan juga tetap akan mengakomodasi semua pihak.

"Bahwa nanti apabila formatur misalnya, diberikan kepercayaan pada ketua umum terpilih, lalu ketua umum terpilih menyusun kepengurusannya, maka itulah yang menjadi kesepakatan Munas. Maka semua orang tentu taat pada itu," lanjut dia.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan ada peluang Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar kali ini untuk membentuk kepengurusan hingga 2022.

Ace mengatakan, munaslub memang awalnya bertujuan untuk memilih ketua umum dan kepengurusan hingga masa bakti 2019.

Sebab, munaslub memang bertujuan melanjutkan kepengurusan periode 2014-2019.

Namun, dalam Pasal 32 Anggaran Dasar Partai Golkar, Ace mengatakan bahwa kewenangan munaslub sama seperti munas yang membolehkan untuk membentuk kepengurusan baru dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

"Hal itu nantinya akan diserahkan kepada pemilik suara di munaslub. Bergantung pada pemilik suara apakah menghendaki kepengurusan hingga 2019 atau 2022," kata Ace di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).