UI Resmikan Program Pascasarjana Tata Kelola Pemilu

Kompas.com - 19/12/2017, 11:26 WIB
Kampus UI meresmikan program pascasarjana peminatan tata kelola pemilu di Aula Apung, Kampus UI Depok, Selasa (19/12/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKampus UI meresmikan program pascasarjana peminatan tata kelola pemilu di Aula Apung, Kampus UI Depok, Selasa (19/12/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia meresmikan program pascasarjana ilmu politik peminatan tata kelola pemilihan umum.

Kehadiran program pendidikan S2 ini diharapkan membantu meningkatan kualitas sumber daya manusia di instansi penyelenggara dan pengawas pemilu.

"Ini merupakan kontribusi kami bagi negara, untuk ikut meningkatkan sumber daya manusia penyelenggara pemilu di pusat atau di daerah. Ini kesempatan bagi kami untuk berkontribusi," ujar Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politk FISIP UI Meidi Kosandi di Aula Apung, Kampus UI Depok, Selasa (19/12/2017).

Ketua Departemen Ilmu Politik UI Julian Aldrin Pasha mengatakan, hadirnya program pascasarjana ini diharapkan semakin membuat penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menghadapi pemilihan kepala daerah pada 2018 dan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2019.


Menurut Julian, program ini dapat menambah wawasan penyelenggara pemilu di bidang keilmuan.

Mantan Juru Bicara Kepresidenan itu menilai, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pemilu adalah sumber daya manusia yang kuat.

Pada semester ganjil tahun ini, sudah ada tujuh mahasiswa yang akan mengikuti program studi.

Ketujuh mahasiswa tersebut merupakan pegawai KPU dari pusat dan daerah, yang telah lolos tahap seleksi dan mendapat beasiswa penuh dari KPU RI.

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman yang juga menghadiri acara peresmian menyambut baik pembukaan program pascasarjana peminatan tata kelola pemilu.

Menurut Arief, pembukaan program studi ini adalah bagian kerja sama UI dan KPU yang terus menerus dalam perbaikan penyelenggara pemilu.

"Kenapa program studi ini penting bagi KPU, karena kami bertekad, tidak boleh penyelenggara pemilu hanya cuma berdasarkan pengalaman, tapi dengan intelektual, dengan ilmu dan teknologi," kata Arief.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X