Libur Natal-Tahun Baru, Kemenhub Gelar "Ramp Check" dan Tambah Kapal

Kompas.com - 18/12/2017, 22:02 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ditemui di sela-sela acara Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional 2017 di Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, Gunungkidul, Sabtu (9/12/2017). Kompas.com/Markus YuwonoMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ditemui di sela-sela acara Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional 2017 di Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, Gunungkidul, Sabtu (9/12/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan mempersiapkan sejumlah langkah demi meningkatkan pelayanan di sektor transportasi menjelang libur panjang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

Pertama, Kemenhub bakal menggelar ramp check (pemeriksaan kendaraan) terhadap moda transportasi darat dan udara.

"Sebab, kelaikan kendaraan menjadi salah satu fakta yang harus kami tangani dengan baik. Kami juga akan melakukan random check di hari-hari puncak libur," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Budi mengapresiasi jajaran Dinas Perhubungan di beberapa pemerintah daerah yang sudah lebih dulu menggelar ramp check terhadap moda transportasi di daerahnya.

(Baca juga: Libur Natal dan Tahun Baru, Jokowi Minta Menteri Awasi Stok Pangan hingga BBM)

Kemenhub telah berkoordinasi dengan Polri sebagai leading sector pengamanan libur Natal dan Tahun Baru dalam hal melaksanakan penegakan hukum terhadap moda transportasi yang tidak dilengkapi fasilitas keamanan standar.

Kedua, Kemenhub memberikan perhatian lebih pada moda transportasi laut di wilayah timur Indonesia. Sebab, peningkatan arus moda transportasi di wilayah timur Indonesia meningkat saat libur Natal dan Tahun Baru.

Salah satu bentuk perhatiannya adalah memberikan back up kapal angkut. Diharapkan, tidak ada peristiwa calon penumpang tidak terangkut atau telantar di pelabuhan gara-gara tidak ada kapal.

"Kami sudah kerahkan kapal perintis. Tapi kalau misalnya ada cuaca butuk dan sebagainya, kami sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk minta turut mengawasi dan apabila (kapal) kurang, kapal TNI AL kami harapkan bisa membantu," ujar Budi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

Nasional
Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Nasional
Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X