Diskusi dengan PLN, KPK Keluarkan Sejumlah Rekomendasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar focus group discussion (FGD) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk merumuskan dan menyepakati rencana aksi tata kelola sektor tenaga listrik yang bebas fraud dan korupsi.

Pada diskusi tertutup antara KPK dan PLN tersebut, KPK mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait masalah kelistrikan.

Rekomendasi itu keluar terkait lima poin yang dianalisis KPK, yaitu mengenai minimnya kendali dalam penyediaan energi primer jangka panjang, kurangnya integritas perencanaan kapasitas listrik menimbulkan inefisiensi.

Baca juga: PLN Buka Peluang Bisnis SPLU buat Swasta

Selain itu, belum seragamnya tata kelola di masing-masing regional, belum optimalnya pengelolaan pembangkit existing, dan pengelolaan supply yang tidak sesuai optimasi akibat ketidakselarasan penyelesaian proyek pembangkit dan transmisi.

"Dari analisis itu, KPK merekomendasikan agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) lebih proaktif dalam mengamankan supply energi primer dengan skema pembelian energi primer yang terkendali," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (18/12/2017).

KPK juga merekomendasikan agar PLN memperbaiki model kontrak Take or Pay (TOP) dan merevisi kontrak perjanjian jual beli listrik.

Untuk menyeragamkan tata kelola, KPK juga merekomendasikan PLN untuk menerapkan sebuah praktik terbaik di suatu regional untuk diterapkan di seluruh regional.

"Terakhir, PLN direkomendasikan untuk melakukan audit pembangkit, monitoring proyek, mitigasi fraud dalam proyek, dan Better Operation & Maintenance (O&M) Practice," ujar Febri.

Baca: PLN Kucurkan Rp 721 Miliar Bangun Pembangkit Surya di Pulau Terluar

PLN diminta menyampaikan rencana aksi kepada KPK paling lambat pekan kedua Januari 2018. Rumusan rencana aksi itu harus disertai dengan penyampaian pelaksanaan rencana aksi secara berkala setiap tiga bulan, beserta kendala yang dihadapi, dan rencana aksi berikutnya.

Dirut PLN Sofyan Basri mengatakan, pihaknya sepakat dengan hasil kajian KPK yang dinilainya sangat detil. Kajian KPK dinilai akan bermanfaat untuk PLN.

Rekomendasi KPK, kata Sofyan, meliputi masalah pengadaan, proses pengadaan, masalah proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-procurement dalam tender.

Lainnya, tata kelola efisiensi pembangkit, masalah batu bara, dan lainnya.

Menurut dia, KPK ingin ada hal konkret dari rekomendasi itu. Sofyan yakin, PLN bisa menjalankan rekomendasi dari KPK.

"Bisa. Karena kan KPK kontrol kami. Mungkin apakah 3 bulanan, 6 bulanan, dan kawan-kawan KPK kan ada di PLN. Enggak ada masalah saat datang untuk konfirmasi, untuk lihat prosesnya," ujar Sofyan.