Libur Natal dan Tahun Baru, Jokowi Minta Menteri Awasi Stok Pangan hingga BBM

Kompas.com - 18/12/2017, 19:08 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas Natal dan tahun baru di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/12/2017). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas Natal dan tahun baru di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/12/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait untuk mengawasi dan menjaga ketersediaan bahan pokok selama libur panjang Natal dan Tahun Baru.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/12/2017). 

"Ini sudah rutin kami lakukan. Tetapi apapun, harus kita antisipasi (kekurangan ketersediaan bahan pokok)," ujar Presiden.

Apalagi, pada penghujung tahun 2017 ini, Indonesia dilanda cuaca ekstrem dan beberapa daerah diterpa bencana sehingga memengaruhi produksi komoditas bahan pangan.

"Ketersediaan pangan perlu mendapatkan perhatian yang serius," lanjut Jokowi.

Jokowi juga meminta kementerian terkait untuk juga memerhatikan stabilitas harga pangan. Jangan sampai libur panjang membuat para pengawas lengah dan harga bahan pangan menjadi melambung.

Baca juga: Wakapolri Pastikan Polisi Siap Amankan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

Terakhir, Jokowi meminta kementerian terkait tidak kendur dalam mengawasi kelancaran distribusi logistik, baik pangan, bahan bakar minyak atau elpiji.

Presiden menegaskan kembali bahwa instruksinya ini sebenarnya adalah rutinitas kerja di akhir tahun.

Meski kerja rutin, Jokowi meminta para menteri untuk tidak menganggap enteng dalam hal pengawasan.




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X