Kompas.com - 18/12/2017, 18:40 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.comPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menginstruksikan penyelidikan untuk mencari tahu apakah ada oknum Pasukan Pengamanan Presiden yang menerima uang dari mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono.

Instruksi ini diberikan setelah adanya pengakuan Tonny di persidangan bahwa ia memberikan uang Rp 150 juta kepada Paspampres untuk setiap acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo.

"Untuk menindaklanjuti pengakuan ini, atas perintah Panglima TNI, Puspom TNI, dan Irjen TNI akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh keterangan lebih jauh dan menindaklanjuti untuk menemukan oknum-oknum yang terkait dengan persoalan ini," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen MS Fadhilah kepada Kompas.com, Senin (18/12/2017).

Kapuspen TNI Mayjen MS Fadhilah, saat masih menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) dalam konferensi pers di Kantor Dinas Penerangan AD, Jakarta, Minggu (27/11/2016).Dimas Jarot Bayu Kapuspen TNI Mayjen MS Fadhilah, saat masih menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) dalam konferensi pers di Kantor Dinas Penerangan AD, Jakarta, Minggu (27/11/2016).
JIka terbukti ada kesalahan yang dilakukan oleh oknum prajurit, TNI akan menindaklanjutinya sesuai hukum yang berlaku.

Baca juga: Dirjen Hubla Bayar Rp 150 Juta ke Paspampres Setiap Jokowi Hadiri Acara

Fadhilah menegaskan, pada dasarnya tidak ada biaya operasional yang dibebankan kepada institusi/kelompok atau siapapun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres.

"Semua kegiatan sudah di tanggung negara," ujar Fadhilah.

Fadhilah mengimbau semua pihak untuk melapor jika ada oknum TNI atau pihak mana pun yang mengatasnamakan Paspampres, meminta bayaran untuk acara yang dihadiri Presiden atau Wakil Presiden.

"Mohon melaporkan kepada kami atau institusi Paspampres guna pencegahan terjadinya penyimpangan," ujar Fadhilah.

Baca: Dirjen Hubla Bayar Rp 150 Juta ke Paspampres, Ini Kata Kapuspen TNI

Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengaku menggunakan uang suap yang ia terima untuk berbagai hal. Salah satunya yakni untuk membiayai operasional Paspampres.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Nasional
Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Nasional
Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Nasional
PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Nasional
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Nasional
Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.