Kompas.com - 18/12/2017, 16:33 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono mengaku menggunakan uang suap yang diterimanya untuk berbagai hal. Salah satunya adalah untuk membiayai operasional Pasukan Pengamanan Presiden.

Menanggapi pernyataan Tonny, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen MS Fadhilah tidak membenarkan ataupun membantah keterangan tersebut.

"Saya belum tahu ya. Kita tunggu deh," kata Fadhilah kepada Kompas.com, Senin (18/12/2017).

Baca juga: Alasan Dirjen Hubla Simpan Uang dalam 33 Tas Ransel di Kamarnya

Fadhilah belum banyak berkomentar karena pengakuan Dirjen Hubla tersebut disampaikan dalam persidangan. Ia menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang ada.

Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12/2017).
"Biar prosesnya berjalan. Karena pada prinsipnya itu, kan, pengakuan saat ini, dan perlu ada pembuktian dan seterusnya," kata Fadhilah.

Pengakuan Tonny disampaikan saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12/2017).

Tonny bersaksi untuk terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan.

Baca: Dirjen Hubla Bayar Rp 150 Juta ke Paspampres Setiap Jokowi Hadiri Acara

Awalnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menanyakan apakah Tonny pernah memberikan uang 10.000 dollar AS kepada Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Mauritz H M Sibarani.

Menurut jaksa, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Tonny mengaku memberikan uang Rp 100 juta hingga Rp 150 juta kepada Mauritz untuk diberikan kepada Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Keterangan itu dibenarkan Tonny.

"Itu benar. Itulah yang saya katakan ada kegiatan yang tidak ada dana operasionalnya," ujar Tonny kepada jaksa KPK.

Baca: Dirjen Hubla Akui Ada Pemerasan oleh Oknum BPK untuk Opini WTP

Menurut Tonny, setiap ada acara, seperti kegiatan peresmian yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Kementerian Perhubungan, pihak pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana operasional untuk Paspampres.

Adapun uang-uang yang diberikan itu berasal dari kontraktor dan rekanan yang mengerjakan proyek di bawah Ditjen Perhubungan Laut.

Kompas TV Presiden menyatakan, aparat penegak hukum sering kali melakukan operasi tangkap tangan. Ironisnya, tetap ada saja pejabat yang berani menerima suap.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain Diserahkan ke Kejaksaan Hari Ini

Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain Diserahkan ke Kejaksaan Hari Ini

Nasional
Cerita Airin Ketika Sang Suami Terjerat Korupsi...

Cerita Airin Ketika Sang Suami Terjerat Korupsi...

Nasional
Total 83 Polisi Diperiksa di Kasus Brigadir J, 35 Orang Direkomendasi Dikurung di Tempat Khusus

Total 83 Polisi Diperiksa di Kasus Brigadir J, 35 Orang Direkomendasi Dikurung di Tempat Khusus

Nasional
Jadi Tersangka, Istri Ferdy Sambo Belum Ditahan karena Sakit

Jadi Tersangka, Istri Ferdy Sambo Belum Ditahan karena Sakit

Nasional
Polri Investigasi Dua Laporan Polres Jaksel Terkait Kematian Brigadir J

Polri Investigasi Dua Laporan Polres Jaksel Terkait Kematian Brigadir J

Nasional
Istri Ferdy Sambo Tersangka, Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Istri Ferdy Sambo Tersangka, Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Irwasum: 6 Polisi yang Langgar Etik di Kasus Brigadir J Diduga Lakukan Pidana Halangi Penyidikan

Irwasum: 6 Polisi yang Langgar Etik di Kasus Brigadir J Diduga Lakukan Pidana Halangi Penyidikan

Nasional
CCTV Tunjukkan Istri Ferdy Sambo Terlibat Rencana Pembunuhan Brigadir J

CCTV Tunjukkan Istri Ferdy Sambo Terlibat Rencana Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Setelah Pemeriksaan dengan 'Scientific Crime Investigation'

Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Setelah Pemeriksaan dengan "Scientific Crime Investigation"

Nasional
Usut Dugaan Suap Maming, KPK Periksa Mantan Kepala Desa Terkait Lahan Pelabuhan

Usut Dugaan Suap Maming, KPK Periksa Mantan Kepala Desa Terkait Lahan Pelabuhan

Nasional
BREAKING NEWS: Istri Irjen Ferdy Sambo Putri Candrawathi Ditetapkan sebagai Tersangka

BREAKING NEWS: Istri Irjen Ferdy Sambo Putri Candrawathi Ditetapkan sebagai Tersangka

Nasional
Berkurang 44, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 160 Pasien Covid-19

Berkurang 44, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 160 Pasien Covid-19

Nasional
Digugat Ayah Atta Halilintar Terkait Merek 'Gen Halilintar', Ini Tanggapan Kemenkumham

Digugat Ayah Atta Halilintar Terkait Merek "Gen Halilintar", Ini Tanggapan Kemenkumham

Nasional
Ingin Benahi Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur, Jadi Alasan Airin Pimpin Tangsel

Ingin Benahi Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur, Jadi Alasan Airin Pimpin Tangsel

Nasional
Perokok Anak Meningkat, Revisi PP 109 Tahun 2012 Dinilai Perlu Dilakukan

Perokok Anak Meningkat, Revisi PP 109 Tahun 2012 Dinilai Perlu Dilakukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.