LIPI: Jokowi Belum Bangun Infrastruktur Sosial Budaya di Papua

Kompas.com - 18/12/2017, 14:35 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diakui telah berhasil membangun infrastruktur fisik di Papua.

Namun, dalam tiga tahun pemeritahannya, Jokowi dinilai belum membangun infrastruktur sosial dan budaya di provinsi paling timur Indonesia itu.

Hal ini disampaikan Deputi bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti.

Nuke Bicara saat membuka Seminar Nasional 'Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua' yang digelar di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).

"Infrastruktur fisik ya, tapi infrastruktur sosial budaya belum terbangun secara baik," kata Nuke.

(baca: Saat Kader PDI-P Terdiam Ditunjuki Jokowi Jalan Rusak Berat di Papua)

Deputi bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti. Nuke Bicara saat membuka Seminar Nasional Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua yang digelar di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).KOMPAS.com/Ihsanuddin Deputi bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti. Nuke Bicara saat membuka Seminar Nasional Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua yang digelar di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).
Nuke mengatakan, dari segi infrastruktur fisik, pemerintahan Jokowi sudah membangun cukup banyak.

Misalnya, sejumlah pembangkit listrik yang diyakini akan menerangi sejumlah daerah terpencil di Papua. Ada juga pembangunan bandara, hingga pasar untuk 'mama-mama'.

Jokowi juga berhasil membuat harga bahan bakar minyak di sejumlah wilayah di Papua sama dengan di Jawa.

"Namun, kalau kita melihat permasalahan Papua yang sangat kompleks ternyata itu belum cukup ketika infrastruktur sosial budaya tidak terbangun dengan baik," ucap Nuke.

Apalagi, lanjut Nuke, jika infrastruktur sosial dan budaya itu dikaitkan dengan persoalan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pelanggaran HAM yang masih terjadi.

"Pembentukan Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi masih ditunggu, belum ada kejelasan seperti apa," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.