Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LIPI: Jokowi Belum Bangun Infrastruktur Sosial Budaya di Papua

Kompas.com - 18/12/2017, 14:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diakui telah berhasil membangun infrastruktur fisik di Papua.

Namun, dalam tiga tahun pemeritahannya, Jokowi dinilai belum membangun infrastruktur sosial dan budaya di provinsi paling timur Indonesia itu.

Hal ini disampaikan Deputi bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti.

Nuke Bicara saat membuka Seminar Nasional 'Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua' yang digelar di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).

"Infrastruktur fisik ya, tapi infrastruktur sosial budaya belum terbangun secara baik," kata Nuke.

(baca: Saat Kader PDI-P Terdiam Ditunjuki Jokowi Jalan Rusak Berat di Papua)

Deputi bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti. Nuke Bicara saat membuka Seminar Nasional Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua yang digelar di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).KOMPAS.com/Ihsanuddin Deputi bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti. Nuke Bicara saat membuka Seminar Nasional Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua yang digelar di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).
Nuke mengatakan, dari segi infrastruktur fisik, pemerintahan Jokowi sudah membangun cukup banyak.

Misalnya, sejumlah pembangkit listrik yang diyakini akan menerangi sejumlah daerah terpencil di Papua. Ada juga pembangunan bandara, hingga pasar untuk 'mama-mama'.

Jokowi juga berhasil membuat harga bahan bakar minyak di sejumlah wilayah di Papua sama dengan di Jawa.

"Namun, kalau kita melihat permasalahan Papua yang sangat kompleks ternyata itu belum cukup ketika infrastruktur sosial budaya tidak terbangun dengan baik," ucap Nuke.

Apalagi, lanjut Nuke, jika infrastruktur sosial dan budaya itu dikaitkan dengan persoalan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pelanggaran HAM yang masih terjadi.

"Pembentukan Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi masih ditunggu, belum ada kejelasan seperti apa," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Nasional
Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Nasional
Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Densus 88 Tangkap 7 Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

Densus 88 Tangkap 7 Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

Nasional
Mantan PM Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

Mantan PM Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

Nasional
Pendukung Akan Aksi di MK, TKN: Turun ke Jalan Bukan Gaya Prabowo Banget, tetapi Keadaan Memaksa

Pendukung Akan Aksi di MK, TKN: Turun ke Jalan Bukan Gaya Prabowo Banget, tetapi Keadaan Memaksa

Nasional
Menlu China Wang Yi Datang ke Istana untuk Temui Jokowi

Menlu China Wang Yi Datang ke Istana untuk Temui Jokowi

Nasional
Suami Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud Jadi Saksi Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud Jadi Saksi Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

Nasional
Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Nasional
Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com