JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diakui telah berhasil membangun infrastruktur fisik di Papua.
Namun, dalam tiga tahun pemeritahannya, Jokowi dinilai belum membangun infrastruktur sosial dan budaya di provinsi paling timur Indonesia itu.
Hal ini disampaikan Deputi bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti.
Nuke Bicara saat membuka Seminar Nasional 'Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua' yang digelar di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).
"Infrastruktur fisik ya, tapi infrastruktur sosial budaya belum terbangun secara baik," kata Nuke.
(baca: Saat Kader PDI-P Terdiam Ditunjuki Jokowi Jalan Rusak Berat di Papua)
Misalnya, sejumlah pembangkit listrik yang diyakini akan menerangi sejumlah daerah terpencil di Papua. Ada juga pembangunan bandara, hingga pasar untuk 'mama-mama'.
Jokowi juga berhasil membuat harga bahan bakar minyak di sejumlah wilayah di Papua sama dengan di Jawa.
"Namun, kalau kita melihat permasalahan Papua yang sangat kompleks ternyata itu belum cukup ketika infrastruktur sosial budaya tidak terbangun dengan baik," ucap Nuke.
Apalagi, lanjut Nuke, jika infrastruktur sosial dan budaya itu dikaitkan dengan persoalan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.
Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pelanggaran HAM yang masih terjadi.
"Pembentukan Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi masih ditunggu, belum ada kejelasan seperti apa," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.