Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mulus jadi Ketum Golkar, Airlangga Dinilai Lakukan "Deal-deal" Politik

Kompas.com - 18/12/2017, 13:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulusnya jalan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar dinilai tak terlepas dari deal-deal politik yang telah disepakati sebelumnya dengan jajaran pengurus di tingkat pusat dan daerah.

"Sebelum Rapat Pimpinan Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa, pleno kemarin sudah deal semua. Saya yakin, kenapa begitu cepat diputuskan Airlangga satu-satunya calon yang tinggal diputuskan dalam Rapimnas dan Munaslub. Itu artinya yang waktu pleno sudah deal semua," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat dihubungi, Senin (18/12/2017).

Adanya deal politik dalam memuluskan langkah Airlangga ini, menurut Ujang, dapat dilihat dari langkah Golkar membatalkan dukungan kepada Ridwan Kamil di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Bantah Ada Kesepakatan dengan Airlangga soal Pencabutan Dukungan Ridwan Kamil)

Ujang meyakini, batalnya dukungan itu karena sudah ada kesepakatan sebelumnya dari Airlangga untuk mengusung Dedi Mulyadi di Jawa Barat.

Alhasil, Dedi yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat ini pun menjadi motor menggerakkan seluruh DPD Golkar mendukung Airlangga sebagai ketua umum.

"Ibarat politik, siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana," ujar Ujang.

Ujang meyakini, deal politik juga dilakukan Airlangga dengan pengurus kunci Golkar lainnya. Kekuasaan yang diberikan kader Golkar kepada Airlangga dibalas dengan pendistribusian jabatan.

"Jadi, nanti siapa ketua DPR-nya, siapa ketua fraksinya, sekretaris fraksi, dan sekjennya. Sebab, tanpa itu pasti ada riak-riak," katanya.

(Baca juga: Pidato Perdana sebagai Ketum Golkar, Airlangga Doakan Novanto hingga Bahas Pilkada)

Oleh karena itu, lanjut Ujang, solidnya dukungan kader Golkar terhadap Airlangga bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba.

Dukungan itu tak terlepas dari manuver yang dilakukan Airlangga setelah Setya Novanto menjadi tersangka kasus e-KTP.

"Ketika kasus hukum itu berhenti di Novanto, katakanlah Golkar ingin memperbaiki citra dirinya, munculah Airlangga. Nah, munculnya Airlangga bukan karena faktor dianggap orang bersih, bukan hanya itu," kata Ujang.

Rapat pleno DPP Partai Golkar, Rabu (13/12/2017) malam, memutuskan memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan, sejak berstatus terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto dinonaktifkan sebagai Ketua Umum Golkar.

Pada Senin (18/12/2017) hari ini, Golkar menggelar Rapimnas dan Munaslub untuk mengukuhkan Airlangga sebagai ketua umum.

Kompas TV Munaslub Golkar akan membuka kesempatan bagi calon lain untuk maju mencalonkan diri sebagai Ketua Umum.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com