Mulus jadi Ketum Golkar, Airlangga Dinilai Lakukan "Deal-deal" Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulusnya jalan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar dinilai tak terlepas dari deal-deal politik yang telah disepakati sebelumnya dengan jajaran pengurus di tingkat pusat dan daerah.

"Sebelum Rapat Pimpinan Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa, pleno kemarin sudah deal semua. Saya yakin, kenapa begitu cepat diputuskan Airlangga satu-satunya calon yang tinggal diputuskan dalam Rapimnas dan Munaslub. Itu artinya yang waktu pleno sudah deal semua," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat dihubungi, Senin (18/12/2017).

Adanya deal politik dalam memuluskan langkah Airlangga ini, menurut Ujang, dapat dilihat dari langkah Golkar membatalkan dukungan kepada Ridwan Kamil di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Bantah Ada Kesepakatan dengan Airlangga soal Pencabutan Dukungan Ridwan Kamil)

Ujang meyakini, batalnya dukungan itu karena sudah ada kesepakatan sebelumnya dari Airlangga untuk mengusung Dedi Mulyadi di Jawa Barat.

Alhasil, Dedi yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat ini pun menjadi motor menggerakkan seluruh DPD Golkar mendukung Airlangga sebagai ketua umum.

"Ibarat politik, siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana," ujar Ujang.

Ujang meyakini, deal politik juga dilakukan Airlangga dengan pengurus kunci Golkar lainnya. Kekuasaan yang diberikan kader Golkar kepada Airlangga dibalas dengan pendistribusian jabatan.

"Jadi, nanti siapa ketua DPR-nya, siapa ketua fraksinya, sekretaris fraksi, dan sekjennya. Sebab, tanpa itu pasti ada riak-riak," katanya.

(Baca juga: Pidato Perdana sebagai Ketum Golkar, Airlangga Doakan Novanto hingga Bahas Pilkada)

Oleh karena itu, lanjut Ujang, solidnya dukungan kader Golkar terhadap Airlangga bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba.

Dukungan itu tak terlepas dari manuver yang dilakukan Airlangga setelah Setya Novanto menjadi tersangka kasus e-KTP.

"Ketika kasus hukum itu berhenti di Novanto, katakanlah Golkar ingin memperbaiki citra dirinya, munculah Airlangga. Nah, munculnya Airlangga bukan karena faktor dianggap orang bersih, bukan hanya itu," kata Ujang.

Rapat pleno DPP Partai Golkar, Rabu (13/12/2017) malam, memutuskan memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan, sejak berstatus terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto dinonaktifkan sebagai Ketua Umum Golkar.

Pada Senin (18/12/2017) hari ini, Golkar menggelar Rapimnas dan Munaslub untuk mengukuhkan Airlangga sebagai ketua umum.