Dedi Mulyadi Bantah Ada Kesepakatan dengan Airlangga soal Pencabutan Dukungan Ridwan Kamil

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah ada kesepakatan antara dirinya dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto terkait Pilkada Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Dedi terkait pencabutan rekomendasi Golkar untuk Pilkada Jabar yang sebelumnya diberikan kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

"Enggak, enggak. Saya konsen dukung perubahan Golkar, bukan dasar pencalonan Pilkada Jabar. Dasar saya adalah ingin melakukan perubahan di Golkar," kata Dedi di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

(Baca juga: Ridwan Kamil Tak Konsisten, Alasan Golkar Cabut Dukungan)

Ia mengembalikan pencalonan Pilkada Jabar kepada Dewan Pimpinan Pusat Golkar yang akan melakukan rapat dipimpin tim pilkada pusat.

Saat ditanya apakah Airlangga menjanjikan kepadanya tiket untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat, Dedi mengaku percaya dengan rasionalitas Ketua Umum Golkar itu dalam menentukan pilihan calon gubernur Jawa Barat.

"Ya, nanti kita lihat bersama. Nanti kami bahas secara rasional di DPP, DPD, duduk bersama bahas segala kemungkinan yang akan terjadi di Pilgub Jabar," ujar Bupati Purwakarta itu.

(Baca juga: Wasekjen Golkar Sebut Dedi Mulyadi Berpeluang Besar Diusung di Pilkada Jabar)

Sebelumnya, DPP Partai Golkar mencabut dukungan kepada Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jabar 2018.

Ridwan Kamil dianggap tidak menindaklanjuti rekomendasi Partai Golkar untuk menggandeng Daniel Muttaqien Syaifullah sebagai bakal calon wakil gubernur sampai batas waktu yang ditentukan pada (25/11/2017) sebagaimana rekomendasi partai.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham ditulis bahwa keputusan itu diambil semata-mata lantaran ingin menjaga kehormatan dan marwah serta kepentingan Partai Golkar di Jawa Barat.

DPP Golkar sebelumnya memberikan rekomendasi mendukung Ridwan Kamil. Hal itu dilakukan ketika kepemimpinan Setya Novanto.

(baca: Ridwan Kamil Tak Ingin Sendiri Putuskan Pendampingnya di Pilkada Jabar)

Ridwan Kamil sebelumnya menginginkan adanya musyawarah mufakat untuk memilih calon wakil gubernur pendampingnya.

Musyawarah itu harus melibatkan semua parpol pendukung. Pasalnya, setiap parpol pendukung mengajukan kadernya untuk mendampingi Ridwan Kamil.

"Semua ini harus dimusyawarahkan. Karena yang namanya koalisi itu kan ada empat, yakni Nasdem, PPP, PKB, dan Golkar. Setiap permintaan satu partai harus diobrolkan kepada tim koalisi lain," ujarnya.