DPP Golkar Gelar Rapat Bahas Rapimnas dan Munaslub

Kompas.com - 17/12/2017, 13:01 WIB
Ketua Bidang Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Politik DPP Partai Golkar Mohammad Yahya Zaini ketika ditemui di kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (17/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Bidang Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Politik DPP Partai Golkar Mohammad Yahya Zaini ketika ditemui di kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (17/12/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno di Kantor DPP di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (17/12/2017).

Agenda rapat tersebut menyampaikan laporan tentang materi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan digelar tanggal 18-20 Desember 2017.

Ketua Bidang Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Politik DPP Partai Golkar Mohammad Yahya Zaini mengatakan bahwa materi yang akan dilaporkan antara lain terkait jadwal dan tata tertib rapimnas dan munaslub.

"Kalau di munaslub ada tata tertib persidangan, tata tertib pemilihan calon ketua umum. Kalau calonnya cuma satu kan tidak perlu tata tertib. Tinggal dikukuhkan," ujar Yahya di lokasi.

(baca: Kukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketum, Golkar Gelar Munaslub 19-20 Desember)

Rencananya, rapat pleno tersebut akan digelar Minggu pukul 15.00 WIB. Rapat mundur dari jadwal semula yang diagendakan digelar pada pukul 14.00 WIB.

Sebelum rapat pleno digelar, akan terlebih dulu digelar rapat panitia penyelenggara rapimnas dan munaslub DPP Partai Golkar. Rapat tersebut membahas persiapan rapimnas dan munaslub yang akan digelar pada Senin (18/12/2017).

Munaslub digelar untuk memilih ketua umum definitif setelah Setya Novanto ditahan terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Nasional
Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X